NABIRE tiiruu.com – Aksi Nasional Demokrasi Damai yang digelar oleh Front Rakyat Bergerak (FRB) di Nabire, Papua Tengah, berlangsung lancar dengan pengelolaan massa yang dinilai terorganisir dan terpimpin, Selasa (7/4/2026).
Koordinator Umum Aksi Nasional Demokrasi Damai FRB, Debame Maisini, menegaskan bahwa keberhasilan aksi tersebut tidak lepas dari manajemen aksi yang telah dipersiapkan secara matang oleh pihaknya.
“Kami mempunyai manajemen aksi yang jelas, terkomando, dan terpimpin. Dalam aksi ini kami juga memiliki koordinator keamanan yang merangkul semua organisasi, sehingga aksi berjalan aman,” ujar Debame dalam keterangannya.
Aksi yang menolak keberadaan PT Freeport Indonesia itu digelar di beberapa titik di wilayah Nabire, di antaranya kawasan Siriwini, Pasar Karang, dan Jayanti. Massa aksi terlihat cukup ramai, khususnya di titik Pasar Karang dan Siriwini.
Debame menjelaskan, sempat terjadi interaksi antara massa aksi dan aparat kepolisian di beberapa titik karena adanya proses negosiasi di lapangan. Namun, situasi tersebut tidak mengganggu jalannya aksi secara keseluruhan.
“Memang di beberapa titik seperti Pasar Karang dan Siriwini, kami sempat dihadang pihak kepolisian untuk bernegosiasi, itu saja. Selebihnya, masing-masing organisasi kami imbau untuk tetap mengontrol massa aksinya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga menerapkan sistem “tali komando” guna memastikan seluruh peserta aksi tetap berada dalam koordinasi dan menghindari adanya pihak-pihak yang menyusup ke dalam barisan massa.
“Kami membuat tali komando untuk menjaga agar tidak ada yang menyusup, serta memastikan peserta aksi tetap bergabung bersama dalam satu barisan,” katanya.
Lebih lanjut, Debame menegaskan bahwa peran aparat keamanan dalam aksi tersebut sebatas melakukan pengawalan, bukan sebagai faktor utama keberhasilan aksi.
“Polisi hanya mengawal kami, bukan aksi ini sukses karena polisi. Tugas polisi hanya mengawal kami hingga ke kantor DPR Papua Tengah,” tegasnya.
Ia juga menanggapi sejumlah pemberitaan media yang menyebut aksi berjalan damai karena bantuan aparat keamanan. Menurutnya, narasi tersebut tidak sepenuhnya tepat.
“Banyak media yang mempublikasikan bahwa aksi berjalan damai karena bantuan dari pihak kepolisian atau tentara, itu tidak benar,” ujarnya.
Debame menekankan bahwa aksi damai merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya melaksanakan aksi dengan berlandaskan aturan hukum yang berlaku.
“Aksi damai dijamin dalam undang-undang di negara Indonesia. Kami menggunakan instrumen tersebut untuk melakukan aksi, dan kami yakin serta optimis aksi kami aman dan berjalan lancar,” pungkasnya.
Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian tuntutan FRB yang menolak keberadaan PT Freeport Indonesia serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dinilai belum tuntas di Tanah Papua.
