Waghete, tiiruu.com — Bupati Kabupaten Deiyai, Melkianus Mote, ST, menyampaikan sejumlah arahan strategis dalam Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai, Senin (20/4/2026), di halaman Kantor Bupati Deiyai.
Apel tersebut diikuti oleh ASN, tenaga kontrak, tenaga K2, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam amanatnya sebagai pembina upacara, Mote menekankan pentingnya kedisiplinan serta percepatan penyelesaian administrasi kepegawaian di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia meminta setiap OPD, dinas, badan, dan kantor segera menyelesaikan administrasi tagihan serta memproses absensi pegawai, baik bulanan maupun harian. Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran pembayaran hak-hak pegawai.
“Saya tegaskan, Bupati Deiyai tidak pernah memotong Tunjangan Kinerja (TPP). Kami sudah menunjuk Asisten II Sekretariat Daerah untuk memastikan proses ini berjalan lancar,” kata Mote.
Selain itu, Mote juga menginstruksikan agar jatah beras bagi pegawai diambil langsung di tingkat kabupaten. Ia juga meminta seluruh pegawai bersabar terkait proses prajabatan yang akan dilakukan secara bertahap, dengan prioritas bagi CPNS, tenaga K2, dan PPPK.
Bupati menekankan bahwa kedisiplinan tetap menjadi syarat utama. Ia berharap para pegawai tetap rajin masuk kantor dan menjalankan tugas secara bertanggung jawab sambil menunggu tahapan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Mote juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda Deiyai, untuk memanfaatkan peluang pendidikan melalui sekolah kedinasan di Provinsi Papua Tengah. Ia menyebut pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia dengan keahlian spesifik di bidang kesehatan dan ilmu eksakta.
Menurutnya, kebutuhan tenaga di bidang farmasi, analis kesehatan, kesehatan lingkungan, gizi, serta jurusan seperti biologi, fisika, matematika, dan kimia masih sangat tinggi di daerah tersebut.
“Saya tidak akan merekomendasikan orang lain jika bukan untuk kepentingan daerah. Kami utamakan anak asli Deiyai untuk mengisi posisi-posisi strategis tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mote menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menyatakan seluruh pekerjaan fisik maupun pengadaan barang dan jasa wajib melalui mekanisme tender resmi.
Ia juga menekankan bahwa seluruh proses tersebut harus didaftarkan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah guna menghindari praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Apel gabungan tersebut berlangsung tertib. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan, sementara doa dipimpin oleh Kepala Seksi Perikanan. Seluruh pimpinan dan staf OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai turut hadir dalam kegiatan tersebut.
