Waghete, tiiruu.com – Dinas Sosial Kabupaten Deiyai menggelar Musyawarah Desa yang melibatkan kepala distrik dan kepala kampung se-Kabupaten Deiyai selama tiga hari, 18–20 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deiyai itu bertujuan memperkuat proses verifikasi dan validasi data sosial sebagai dasar penyusunan program kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deiyai, Yulita Mote, S.S., mengatakan bahwa kualitas data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya di bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial. Karena itu, pemerintah kampung dan distrik diharapkan berperan aktif dalam setiap tahapan pendataan masyarakat.
“Keakuratan data menjadi penentu keberhasilan program pemerintah. Karena itu, pemerintah distrik dan kampung harus berperan aktif dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi data agar bantuan sosial yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Yulita Mote saat membuka kegiatan Musyawarah Desa di Waghete, Kamis (18/6/2026).
Menurut Yulita, Musyawarah Desa merupakan forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah distrik, dan pemerintah kampung dalam menghasilkan data sosial yang akurat serta sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa data yang valid tidak hanya dibutuhkan untuk penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan berbagai kebijakan publik.
Secara tidak langsung, Yulita menekankan bahwa peningkatan kualitas pendataan akan memudahkan pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga program yang dirancang dapat berjalan lebih efektif, adil, dan tepat sasaran.
Selain itu, ia berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan sehingga proses pembaruan data sosial dapat dilakukan secara berkelanjutan dan akuntabel.
Musyawarah Desa menghadirkan pemateri dari Supervisor Dinas Sosial Kabupaten Deiyai dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paniai. Dalam sesi pemaparan materi, peserta mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pendataan sosial ekonomi masyarakat, tahapan verifikasi dan validasi data, serta peran pemerintah kampung dalam memastikan informasi yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan.
Selama kegiatan berlangsung, para kepala distrik dan kepala kampung juga didorong untuk aktif memberikan masukan berdasarkan kondisi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan kesalahan data sekaligus meningkatkan akurasi basis data yang digunakan pemerintah dalam merancang program kesejahteraan sosial.
Yulita menambahkan bahwa kolaborasi seluruh pihak merupakan kunci untuk membangun sistem pendataan yang transparan dan berkelanjutan.
“Dengan data yang akurat, pemerintah akan lebih mudah merumuskan kebijakan dan program yang menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkeadilan,” ujarnya.
Melalui Musyawarah Desa ini, Dinas Sosial Kabupaten Deiyai berharap tercipta kesamaan pemahaman dan komitmen di tingkat distrik maupun kampung dalam menjaga kualitas data sosial. Hasil pembahasan selama tiga hari tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi penyusunan program kesejahteraan sosial yang lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Deiyai.
