Nabire, tiiruu.com – Pembela hak asasi manusia di Papua, Theo Hesegem, menilai pernyataan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dalam sebuah tayangan media sosial TikTok, telah menimbulkan kegelisahan di kalangan Orang Asli Papua. Pernyataan tersebut dinilai tidak sensitif dan berpotensi melukai martabat masyarakat Papua.
Theo Hesegem, yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, menyampaikan bahwa pejabat negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika komunikasi publik, terlebih ketika berbicara di ruang digital yang dapat diakses luas oleh masyarakat.
“Sebagai pejabat publik, setiap ucapan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks Papua, sensitivitas sosial harus menjadi perhatian utama,” ujar Theo dalam keterangan tertulisnya di Wamena, Senin (15/6/2026).
Ia menilai, penggunaan istilah yang dikaitkan dengan simbol-simbol yang dianggap merendahkan, dalam sejarah sosial Papua, dapat memunculkan kembali luka lama yang belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, hal tersebut tidak sejalan dengan semangat persatuan dan penghormatan terhadap keberagaman di Indonesia.
“Dalam sejarah hubungan sosial di Indonesia, ada istilah-istilah yang pernah digunakan untuk merendahkan orang Papua. Karena itu, setiap bentuk ucapan yang berpotensi mengarah ke sana harus dihindari,” kata Theo.
Lebih lanjut, Theo mempertanyakan relevansi gaya komunikasi tersebut dengan substansi kebijakan yang sedang dibahas, khususnya terkait sektor pertanian dan pembangunan di Papua. Ia menilai, komunikasi publik seharusnya fokus pada solusi atas persoalan nyata masyarakat.
“Pertanyaan kami, apa relevansinya dengan kebijakan pertanian dan kesejahteraan masyarakat Papua? Pemerintah seharusnya lebih fokus pada persoalan harga kebutuhan pokok, akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya.
Theo juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah bentuk kebencian terhadap pemerintah, melainkan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi.
“Ini bukan soal kebencian, tetapi soal penghormatan terhadap martabat manusia. Kritik ini penting agar komunikasi publik pejabat negara lebih berhati-hati,” tegasnya.
Selain menyampaikan kritik, Theo juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Ia mendorong adanya klarifikasi resmi dari pemerintah apabila terdapat pernyataan pejabat yang dinilai menyinggung kelompok masyarakat tertentu, termasuk Orang Asli Papua.
Ia juga meminta agar seluruh pejabat negara meningkatkan kehati-hatian dalam penggunaan bahasa publik serta memperkuat pendidikan anti-diskriminasi di ruang pemerintahan dan masyarakat.
“Dialog yang terbuka dan saling menghormati harus dikedepankan agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara bermartabat,” tambahnya.
**Rekomendasi Theo Hesegem:**
1. Pemerintah perlu memberikan klarifikasi atas pernyataan pejabat yang dinilai menyinggung masyarakat Papua.
2. Pejabat negara harus lebih bijak dalam komunikasi publik dan menghindari bahasa yang berpotensi diskriminatif.
3. Penguatan pendidikan anti-diskriminasi dan anti-rasisme di ruang publik dan institusi negara.
4. Mendorong dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat Papua untuk mencegah kesalahpahaman.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia terkait tanggapan atas pernyataan tersebut.
