WAMENA,tiiruu.com – Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Papua Pegunungan, Asis Lani, angkat bicara terkait polemik aksi sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mendatangi Kantor Dinas Keuangan Provinsi Papua Pegunungan.
Ia menilai tindakan tersebut keliru sasaran dan mendesak Gubernur segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat MRP.
Asis Lani menegaskan, tindakan anggota MRP yang mendatangi ruang kerja Kepala Dinas Keuangan tidak seharusnya terjadi. Menurutnya, persoalan yang memicu ketegangan tersebut berakar dari lemahnya kinerja Sekretariat MRP (Sekuan) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Seharusnya anggota MRP tidak bertindak sewenang-wenang di ruang kerja Dinas Keuangan. Ini kesalahan awal ada pada Sekretariat MRP yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik,” ujar Asis di Wamena, Rabu, (15/04/2026).
Ia menjelaskan, seluruh kebutuhan operasional anggota MRP, termasuk fasilitas kerja dan dukungan anggaran, merupakan tanggung jawab Sekretariat MRP. Hal tersebut telah diatur dalam mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Aspek seperti operasional hingga kebutuhan anggota MRP itu menjadi tanggung jawab Sekuan. Kalau ada masalah, seharusnya yang dituntut adalah Sekretariat, bukan Dinas Keuangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Asis yang juga bagian dari koalisi pendukung pemerintahan daerah meminta Gubernur Papua Pegunungan untuk segera mengevaluasi kinerja Sekretariat MRP agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Ia juga menilai, polemik tersebut tidak dapat dibebankan kepada Gubernur maupun Kepala Dinas Keuangan, melainkan harus dilihat dari proses awal penyusunan anggaran.
“RKA itu diajukan oleh Sekretariat. Jadi, kalau ada persoalan dalam penganggaran, maka Sekuan yang harus bertanggung jawab. Jangan sampai masalah ini terus dipelihara tanpa solusi,” katanya.
Asis menambahkan, langkah evaluasi penting dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik serta menjaga stabilitas kerja antar lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Ia berharap semua pihak dapat menahan diri dan menyelesaikan persoalan sesuai mekanisme yang ada, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak terganggu oleh konflik internal kelembagaan.(*).
