Beranda PEMBANGUNAN PAPUA Pemprov Papua Tengah Bangun Drainase dan Penataan Aliran Air Atasi Banjir Laten...

Pemprov Papua Tengah Bangun Drainase dan Penataan Aliran Air Atasi Banjir Laten di Kampung Sima

143
0

Nabire, tiiruu.com  – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melakukan langkah nyata untuk mengatasi banjir yang kerap melanda Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire.

 

Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, saat melakukan kunjungan kerja ke Kampung Sima pada Jumat (19/12/2025), menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini telah menyalurkan bantuan bahan makanan (bama) kepada masyarakat terdampak banjir, mulai dari Kampung Wanggar hingga Kampung Sima.

 

Namun demikian, John menegaskan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya dengan bantuan darurat, melainkan harus disertai solusi jangka panjang.

 

“Wilayah ini memiliki banyak aliran sungai dari gunung hingga ke laut yang melewati kampung-kampung. Karena itu, solusi permanen seperti pembangunan drainase, tanggul, dan penataan aliran air sangat dibutuhkan,” ujar John.

 

Dalam kunjungan tersebut, John Gobai mendapati aktivitas pekerjaan menggunakan alat berat di Kampung Sima. Setelah menanyakan langsung kepada mandor di lokasi, diketahui bahwa kegiatan tersebut merupakan pekerjaan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas PUPR.

 

Ia menyebut banjir yang berulang kali terjadi di wilayah tersebut sebagai “banjir laten”, karena terus muncul dari waktu ke waktu tanpa penanganan menyeluruh.

 

“Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur Papua Tengah dan Kepala Dinas PUPR Papua Tengah yang telah merespons persoalan banjir ini dengan membangun drainase dan melakukan penataan aliran air di Kampung Sima,” katanya.

 

John berharap, pembangunan infrastruktur pengendali banjir ini dapat menjadi solusi berkelanjutan sehingga masyarakat Kampung Sima dan kampung-kampung sekitarnya tidak lagi mengalami banjir setiap musim hujan.

 

Langkah Pemerintah Provinsi Papua Tengah ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana di Kabupaten Nabire.