Deiyai, tiiruu.com — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Deiyai menggelar kegiatan Rembug Stunting dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting sekaligus penetapan Kader Pembangunan Manusia (KPM) se-Kabupaten Deiyai. Kegiatan dibuka langsung Kepala DPMK Deiyai, Ferdinand Pekage, di Aula Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Deiyai, Selasa (10/2/2026).
Dalam sambutannya, Ferdinand Pekage menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan mandat langsung pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan pemerintah kampung melalui dukungan dana desa. Ia menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan agar anggaran yang tersedia benar-benar berdampak pada kesehatan anak di kampung.
“Penanganan stunting adalah mandat langsung dari Presiden yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kampung melalui dukungan dana desa,” ujar Pekage.
Pakagke menjelaskan, dari total 67 kampung di Kabupaten Deiyai, sebanyak 34 kampung mengikuti kegiatan karena telah mengalokasikan anggaran stunting secara resmi dalam APB Kampung. Sementara kampung yang belum mengalokasikan anggaran atau tidak menyampaikan laporan akan menjadi catatan khusus dalam evaluasi pencairan dana tahap berikutnya.
Menurut Pekage, pemerintah kampung wajib menjalankan program pencegahan stunting sebagai instruksi nasional. DPMK, kata dia, berperan memfasilitasi serta memastikan program berjalan efektif di tingkat kampung melalui pendampingan yang berkelanjutan.
“Suka atau tidak suka, pemerintah kampung wajib melaksanakan program ini. Kami di dinas memfasilitasi, tetapi di kampung perlu terus didampingi agar anggaran benar-benar terserap untuk kesehatan anak-anak kita,” tegasnya.
Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah penetapan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Pekage menjelaskan bahwa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, KPM kini direkrut dari kader posyandu aktif yang mendapat rekomendasi dari puskesmas dan Dinas Kesehatan.
Pakage menuturkan kebijakan ini merupakan instruksi Bupati Deiyai untuk mewujudkan keselarasan data antarinstansi. Dengan melibatkan tenaga lapangan yang aktif, pemerintah berharap data stunting yang dilaporkan ke pusat dapat sinkron dengan kondisi riil di kampung.
“Nantinya nama-nama KPM yang terpilih akan dituangkan dalam SK Bupati agar memiliki legalitas kuat serta kepastian honorarium yang bersumber dari dana desa,” jelas Pekage.
Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Dominikus Goo, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan rembug stunting adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas kader kampung dalam upaya pencegahan stunting.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kader dalam pencegahan stunting di kampung. Sumber dananya dari APBD Tahun Anggaran 2025 dengan dua komponen pendanaan, yakni dana desa untuk BUMDes dan stunting,” kata Dominikus Goo.
Goo menambahkan kegiatan dilaksanakan selama dua hari, dengan agenda hari pertama fokus pada stunting dan hari kedua pada penguatan BUMDes. Menurutnya, keterlibatan kader kampung sangat penting mengingat alokasi dana desa untuk BUMDes tersedia setiap tahun dan harus dikelola secara optimal.
Dominikus berharap melalui kegiatan ini kader kampung semakin memahami peran strategis mereka dalam upaya pencegahan stunting sekaligus penguatan ekonomi desa.
“Pelaksanaan rembug stunting tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas data, serta memastikan intervensi penurunan stunting di Kabupaten Deiyai berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” katanya.
