Nabire, tiiruu.com — Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menggelar aksi damai mimbar bebas di Pasar Karang Tumaritis pada Jumat pagi (20/2). Aksi yang dimulai pukul 08.00 WIT itu mengusung tema “Cabut PSN, Tolak Militerisme dan Investasi” dan berlangsung aman serta tertib hingga selesai.
Koordinator lapangan aksi, Marius Petege, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi atas situasi sosial, keamanan, dan lingkungan di Tanah Papua.
“Kami menilai kehadiran proyek strategis nasional, ekspansi investasi, dan peningkatan operasi militer telah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat. Karena itu kami meminta pemerintah menghentikan kebijakan yang merugikan rakyat Papua,” ujar Marius dalam mimbar bebas.
Ia menambahkan, massa aksi juga menyoroti persoalan pengungsian warga sipil, konflik sosial akibat penggunaan tanah adat, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia di sejumlah wilayah konflik. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, terutama kemampuan warga untuk berkebun dan memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam pernyataan sikap tertulis, Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penghentian operasi militer skala besar di beberapa wilayah Papua, penghentian perampasan tanah adat, serta evaluasi proyek strategis nasional yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat adat.
Massa aksi juga mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua dan memberikan perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan. Selain itu, mereka meminta penyelesaian konflik tapal batas wilayah di Kapiraya guna mencegah konflik horizontal di masyarakat.
Aksi tersebut turut menyinggung program pengembangan pangan dan energi di wilayah Papua Selatan yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden **Joko Widodo**. Massa menilai proyek tersebut perlu ditinjau kembali dengan melibatkan masyarakat adat secara menyeluruh dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami menuntut pemerintah menghormati hak masyarakat adat atas tanah dan hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka,” kata Marius.
Pantauan di lokasi menunjukkan aparat keamanan berjaga di sekitar area pasar untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif. Hingga kegiatan berakhir, tidak terjadi insiden yang mengganggu ketertiban umum.
Aksi mimbar bebas ini merupakan bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa dan pelajar Papua Tengah terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung pada masyarakat adat di Tanah Papua.
