WAMENA,tiiruu.com — Tambahan dana Otonomi Khusus (Otsus) lebih dari Rp400 miliar dalam perubahan APBD Papua Pegunungan menjadi sorotan DPR Papua Pegunungan. Anggaran tersebut diminta tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen APBD, tetapi diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
Ketua Komisi V DPR Papua Pegunungan, Ironi Kogoya, mengatakan tambahan dana Otsus tersebut harus dikelola secara tepat sasaran, terutama pada sektor yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan dan sosial.
“Kami melihat ada penambahan lebih dari Rp400 miliar dari Otsus. Karena itu, kami mengharapkan anggaran yang cukup signifikan ini benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Ironi dalam persidangan perubahan APBD Papua Pegunungan di Wamena, Selasa, (29/09/2026).
Ironi menilai sektor kesehatan menjadi salah satu bidang yang harus mendapat perhatian serius dari tambahan dana tersebut. Ia mengatakan masih banyak masyarakat Papua Pegunungan yang menghadapi kendala ketika hendak memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk persoalan administrasi BPJS Kesehatan.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu dijawab melalui kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.
Salah satu gagasan yang kembali didorong adalah pembentukan Kartu Papua Sehat, yang menurut Ironi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kami ingin ada kebijakan sendiri, terutama di bidang kesehatan. Salah satu contohnya Kartu Papua Sehat. Ini yang kami harapkan supaya bisa diwujudkan,” ujarnya.
Otsus Jangan Hanya Menjadi Angka
Ironi menegaskan, besarnya tambahan dana Otsus harus diikuti dengan perencanaan dan penggunaan yang jelas. Ia meminta pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dana khusus yang besar ini kalau bisa diarahkan untuk masyarakat asli Papua Pegunungan. Jangan sampai terbuang untuk sesuatu yang tidak benar. Kami mengharapkan supaya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain kesehatan, sektor pendidikan juga dinilai membutuhkan dukungan tambahan dana Otsus. Ironi menyoroti kebutuhan biaya pendidikan, tempat tinggal mahasiswa, pembinaan hingga pembayaran kebutuhan mahasiswa Papua Pegunungan yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah maupun luar negeri.
Ia berharap tambahan dana Otsus dapat digunakan untuk memastikan kebutuhan tersebut tidak lagi mengalami keterlambatan.
“Ini tidak boleh lagi terjadi. Otsus ini benar-benar untuk mereka,” katanya.
Sementara itu, sektor sosial juga diminta menjadi prioritas. Ironi secara khusus menyinggung kondisi masyarakat terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Papua Pegunungan, termasuk Lanny Jaya dan Nduga.
Menurutnya, tambahan anggaran Otsus seharusnya dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk merespons kondisi sosial yang membutuhkan penanganan segera.
“Untuk penambahan ini kami mengharapkan supaya yang urgent hari ini menjadi prioritas penanganannya,” ujarnya.
Ironi juga menyoroti keterlambatan penyerahan materi perubahan APBD kepada DPR. Menurut dia, keterlambatan tersebut membuat legislatif tidak memiliki waktu yang cukup untuk membedah seluruh alokasi anggaran secara mendalam.
Namun, ia menegaskan bahwa dalam pembahasan perubahan APBD, DPR tetap akan melihat bagaimana tambahan dana Otsus tersebut diarahkan dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Bagi DPR Papua Pegunungan, tambahan lebih dari Rp400 miliar itu bukan sekadar tambahan angka dalam struktur APBD. Anggaran tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat pelayanan dasar dan menjawab kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan secara langsung. (*).
