NABIRE, Tiiruu.com — Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB) mengklaim bertanggung jawab atas kematian seorang warga di Berema, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (30/9/2026) sekitar pukul 13.30 WIT.
Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tertanggal 1 Oktober 2026 yang ditandatangani juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.
Dalam siaran pers itu, TPNPB menyebut korban sebagai seorang agen intelijen militer Indonesia yang disebut menyamar sebagai penjual bakso di Kota Wamena. Namun, identitas korban maupun tuduhan bahwa korban merupakan agen intelijen belum disertai bukti independen dalam siaran pers tersebut.
“Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan resmi dari Mayor Makar Sobolim bersama Lampion Heluka dari medan perang di Kota Wamena bahwa kami bertanggung jawab atas pembunuhan seorang agen intelijen militer Indonesia di Kota Wamena, Papua,” demikian pernyataan TPNPB dalam siaran pers tersebut.
TPNPB menyatakan pihaknya telah mengikuti aktivitas korban selama sekitar dua bulan. Menurut organisasi tersebut, informasi mengenai korban diperoleh dari jaringan intelijen TPNPB yang mereka sebut sebagai PIS TPNPB.
Dalam siaran pers itu disebutkan bahwa korban diduga menjalankan aktivitas intelijen dengan kedok berjualan bakso. TPNPB juga mengklaim korban kerap mencari informasi mengenai keberadaan anggota TPNPB di Kota Wamena.
Namun, hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari aparat keamanan maupun pihak keluarga korban yang dapat mengonfirmasi klaim tersebut.
TPNPB keluarkan ultimatum
Selain mengklaim bertanggung jawab atas kematian tersebut, TPNPB juga mengeluarkan peringatan kepada warga pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang bekerja di wilayah Papua, khususnya di daerah yang disebut sebagai wilayah konflik bersenjata.
TPNPB menyebut sejumlah profesi, antara lain pedagang bakso, pekerja bangunan, penjual sayur, pengemudi ojek, tenaga kesehatan, aparatur sipil negara (ASN), pedagang kaki lima, hingga pengemudi taksi.
“Mayor Makar Sobolim dan Lampion Heluka juga menegaskan kepada warga imigran Indonesia yang berprofesi sebagai tukang bakso, tukang bangunan, penjual sayur, tukang ojek, nakes, ASN, dan pedagang kaki lima lainnya agar segera tinggalkan wilayah konflik bersenjata di Tanah Papua,” demikian pernyataan tersebut.
TPNPB juga menyampaikan ancaman terhadap warga pendatang yang masih berada di Kota Wamena. Mereka meminta warga tersebut meninggalkan wilayah itu dengan alasan keamanan.
“Terlebih khususnya di Kota Wamena, kami mengimbau agar warga imigran Indonesia segera pulang ke kampung halamannya sebelum Anda dieksekusi mati,” kata TPNPB dalam siaran persnya.
Pernyataan tersebut juga menyebut warga pendatang yang masih berada di wilayah konflik sebagai pihak yang dianggap berkaitan dengan aktivitas intelijen pemerintah Indonesia.
TPNPB selanjutnya meminta ASN dan warga pendatang lainnya yang masih berada di Papua untuk meninggalkan wilayah konflik, baik di kampung maupun perkotaan. Mereka juga meminta warga yang bekerja sebagai pengemudi taksi di wilayah konflik menghentikan aktivitasnya.
Klaim belum terverifikasi secara independen
Siaran pers tersebut tidak memberikan bukti yang dapat diverifikasi secara independen mengenai identitas korban sebagai agen intelijen militer Indonesia ataupun mengenai keterlibatan korban dalam kegiatan intelijen.
Keterangan mengenai peristiwa kematian di Berema juga masih memerlukan konfirmasi dari aparat keamanan, pemerintah daerah, keluarga korban, dan sumber independen lainnya.
Pernyataan TPNPB tersebut ditutup dengan keterangan bahwa siaran pers dikeluarkan pada Kamis, 1 Oktober 2026, oleh Sebby Sambom selaku juru bicara TPNPB-OPM.
Dalam dokumen tersebut turut tercantum nama Jenderal Goliath Tabuni sebagai Panglima Tinggi TPNPB-OPM, Letnan Jenderal Melkisedek Awom sebagai Wakil Panglima, Mayor Jenderal Terianus Satto sebagai Kepala Staf Umum, serta Mayor Jenderal Lekagak Telenggen sebagai Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM.
