oleh : Noel Wenda (Jurnalis Senior)
Otonomi Khusus (Otsus) Papua sejatinya bukan hanya instrumen politik untuk meredam ketegangan pusat-daerah, tetapi juga ruang strategis untuk membangun sistem yang lebih adil. Jika dimaknai secara lebih progresif, Otsus dapat dilihat sebagai pintu masuk menuju dekolonialisasi yakni upaya membebaskan Papua dari ketergantungan struktural, eksploitasi sumber daya, dan ketimpangan pembangunan yang telah lama terjadi. Dalam konteks ini, pendekatan yang paling relevan untuk memperkuat arah tersebut adalah paham sosialis, terutama dalam hal pemerataan keadilan sosial.
Paham sosialis, dalam pengertian yang kontekstual, tidak harus dipahami sebagai ideologi kaku, tetapi sebagai prinsip dasar, negara dan pemerintah hadir untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil bagi seluruh rakyat. Prinsip inilah yang sebenarnya sejalan dengan semangat Otsus memberikan afirmasi kepada Orang Asli Papua (OAP) agar tidak terus tertinggal di tanahnya sendiri.
Masalahnya, implementasi Otsus di Papua hingga kini masih jauh dari semangat tersebut. Ketimpangan masih nyata di satu sisi, Papua kaya akan sumber daya alam, di sisi lain, banyak masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa distribusi belum berjalan secara adil dan di sinilah pendekatan sosialis menjadi penting sebagai koreksi arah kebijakan.
Dalam perspektif sosialis, sumber daya alam harus dikelola untuk kepentingan bersama, bukan hanya segelintir elite atau korporasi besar. Otsus harus mendorong kebijakan yang memprioritaskan ekonomi rakyat penguatan UMKM lokal, koperasi, serta perlindungan terhadap tanah adat. Model pembangunan yang hanya berorientasi pada investasi besar tanpa distribusi manfaat yang adil justru bertentangan dengan semangat Otsus itu sendiri.
Paham sosialis menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan dasar yang setara. Dalam konteks Papua, ini berarti Otsus harus benar-benar menjamin akses pendidikan dan kesehatan hingga ke kampung-kampung terpencil. Dana Otsus seharusnya tidak berhenti di tingkat birokrasi, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di akar rumput.
Masyarakat Papua pada dasarnya memiliki nilai-nilai komunal yang kuat hidup dalam kebersamaan, gotong royong, dan saling berbagi. Nilai-nilai ini sejatinya sejalan dengan prinsip sosialisme. Otsus harus memperkuat sistem sosial berbasis komunitas ini, bukan malah mendorong individualisme yang berjarak dari budaya lokal.
Pendekatan sosialis juga menuntut adanya pemerintahan yang transparan dan berpihak. Eksekutif dan legislatif di Papua harus menyadari bahwa Otsus bukan sekadar ruang kekuasaan, tetapi amanah untuk memperjuangkan keadilan. Korupsi, pemborosan anggaran, dan kebijakan yang tidak tepat sasaran justru menjadi bentuk “kolonialisme baru” dari dalam.
Dengan demikian, mengaitkan Otsus dengan paham sosialis bukan berarti mengubah sistem negara, tetapi menegaskan arah kebijakan bahwa pembangunan Papua harus berpusat pada rakyat, bukan pada keuntungan semata. Sosialisme dalam konteks ini adalah tentang keberpihakan kepada yang lemah, yang terpinggirkan, dan yang selama ini tidak mendapatkan ruang yang adil.
Papua tidak kekurangan sumber daya, tetapi sering kekurangan keadilan dalam distribusi. Otsus adalah kesempatan untuk memperbaiki itu. Jika dijalankan dengan semangat dekolonialisasi dan prinsip-prinsip sosialis, maka Otsus dapat menjadi alat transformasi yang nyata bukan hanya mengurangi ketimpangan, tetapi juga membangun masa depan Papua yang lebih bermartabat dan sejahtera bagi semua.
