Wamena,tiiruu.com – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, menyoroti tingginya angka inflasi yang masih menjadi persoalan serius di Papua Pegunungan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di delapan kabupaten.
Terius mengatakan, Papua Pegunungan hingga kini masih tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Karena itu, upaya pengendalian inflasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemerintah kabupaten.
“Ini menjadi tantangan besar sekaligus tanggung jawab bersama. Pemerintah provinsi dan delapan kabupaten harus bersinergi untuk menurunkan inflasi yang saat ini masih sangat tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi tersebut harus diwujudkan melalui keterbukaan dan pembagian tugas yang jelas antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Ia menilai selama ini masih terdapat ego sektoral yang menghambat efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Terius menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di tingkat kabupaten akan berdampak langsung terhadap kemajuan provinsi secara keseluruhan.
Sebaliknya, program yang dijalankan pemerintah provinsi juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah.
“Provinsi tidak memiliki masyarakat secara langsung. Masyarakat ada di delapan kabupaten. Karena itu, kerja kabupaten menentukan nama baik provinsi, dan kerja provinsi juga menentukan kemajuan kabupaten,” katanya.
Ia berharap seluruh kepala daerah dapat mengesampingkan kepentingan masing-masing dan lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, tujuan utama pemerintah adalah menghadirkan pelayanan yang baik sehingga masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara nyata.
Selain itu, Terius menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, program pembangunan dapat berjalan efektif tanpa terjadi tumpang tindih anggaran maupun kegiatan.
“Kita harus tahu mana yang menjadi tanggung jawab provinsi dan mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten. Dengan begitu anggaran yang ada dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Di akhir wawancara ia juga menabahkan dengan adanya efisiensi angaran perlu adanya kolaborasi dengan keterbukaan antara Kepala daerah, Pimpinan OPD ini penting agar pembagunan dapat dirasakan dalam keterbatasan dana saat ini.
“DI tegah efisiensi angatan ini, dengan dana yang ada mari Bupati dan Kepala OPD tingkat provinsi dan kabupaten terbukan dan saling koordinasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam proses penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembagunan dan pembinaan kemasyarakatan, agar masyarakat bisa merasakankan pembagunan tidak bisa jalan sendiri – sendiri,” katanya.
Sementara itu, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, tingkat inflasi di Provinsi Papua Pegunungan pada bulan April 2026 tercatat sebesar 0,77% secara bulanan (mtm), 3,81% secara tahun berjalan (ytd), dan 4,89% secara tahunan (yoy).
Komoditas Utama Penyumbang Inflasi bulanan di Papua Pegunungan pada April 2026 didorong oleh lonjakan harga pada sektor transportasi dan bahan makanan:
Angkutan Udara: Memberikan andil inflasi sebesar 0,30%.
Tomat: Memberikan andil inflasi sebesar 0,27%.
Beras: Memberikan andil inflasi sebesar 0,15%. (*).
