Nabire, tiiruu.com – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menegaskan pemerintah pusat dan daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi tingginya angka anak putus sekolah di Tanah Papua.
Pernyataan itu disampaikan menyusul data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2024 yang mencatat lebih dari 30 ribu siswa SD hingga SMA tidak lagi melanjutkan pendidikan. Dalam rilis pers tertanggal 13 Februari 2026.
Filep menyebut persoalan pendidikan di Papua telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan membutuhkan intervensi kebijakan yang terukur serta berkelanjutan.
“Akurasi dan validitas data pendidikan sangat penting untuk mewakili kondisi riil di daerah. Data yang akurat menjadi referensi kebijakan agar solusi yang diambil benar-benar menjawab persoalan pendidikan di Tanah Papua,” ujar Filep.
Filep mengatakan, data Kemendiknas menunjukkan terdapat 30.926 siswa di Tanah Papua yang putus sekolah pada 2024.
“Rinciannya tersebar di enam provinsi, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya,”katanya.
Filep menilai persoalan ekonomi keluarga, keterbatasan sarana-prasarana pendidikan, serta kekurangan tenaga guru menjadi faktor utama penyebab tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah melalui dinas teknis wajib memastikan anak-anak yang telah putus sekolah mendapatkan perhatian langsung.
“Solusi konkret dan segera sangat penting untuk mengatasi beban biaya studi, kekurangan fasilitas, dan tenaga pengajar. Pemerintah harus menjamin tidak ada lagi anak-anak Papua putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi,” katanya.
Filep juga menyoroti pentingnya pembaruan dan sinkronisasi data pendidikan melalui sistem Dapodik yang terintegrasi dengan data kesejahteraan sosial nasional.
“Menurutnya, peran sekolah, operator data, komite sekolah, orang tua, hingga tokoh adat dan gereja diperlukan untuk memastikan validitas data di lapangan,”katanya.
Filep menambahkan, tingginya angka putus sekolah tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya perlu mengingatkan bahwa tingkat putus sekolah di atas 20 persen berpotensi menurunkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto hingga 1–1,5 persen dalam satu dekade,”katanya.
Filep menegaskan bahwa persoalan pendidikan merupakan alarm serius bagi masa depan generasi Papua.
“Kami harapkan agar menteri pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Se Tanah Papua dapat kumpul membahasakannya dan harus ditangani sebagai prioritas nasional,”katanya.
