Timika, tiiruu.com – Ketua DPRK Kabupaten Puncak Thomas Tabuni bersama pimpinan dan anggota DPRK Puncak mengunjungi masyarakat Kabupaten Puncak yang mengungsi di Kabupaten Mimika sekaligus menyerahkan bantuan bahan makanan (Bama), Kamis (5/3/2026).
Rombongan DPRK Puncak yang hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Ketua I DPRK Puncak Soni Wandikbo, Ketua Komisi I Deminikson Wonda, serta anggota DPRK Puncak Teanus Alom, Melince Magai, Elisabeth Wafom dan Edi Yolemal.
Dalam kesempatan itu, rombongan DPRK Puncak menyerahkan bantuan berupa beras sebanyak 1 ton, sembako, serta bantuan uang tunai kepada masyarakat pengungsi dari Distrik Amungkalpia dan Distrik Ralmalkawiya, Kabupaten Puncak. Para pengungsi yang berada di Kabupaten Mimika tersebut berasal dari enam denominasi gereja dan sembilan kampung yang kini tinggal di kawasan permukiman Distrik Kwamki Baru.
Ketua DPRK Puncak Thomas Tabuni mengatakan masyarakat yang berada di lokasi tersebut merupakan pengungsi akibat konflik antara aparat TNI-Polri dan TPNPB-OPM yang terjadi di dua distrik tersebut.
Menurutnya, kunjungan DPRK Puncak dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus menyerap aspirasi mereka di lokasi pengungsian.
“Kami datang melihat langsung masyarakat kami yang saat ini berada di tempat pengungsian. Mereka mengungsi karena konflik yang terjadi di Distrik Amungkalpia dan Distrik Ralmalkawiya sehingga masyarakat harus meninggalkan kampung halaman mereka,” kata Thomas Tabuni saat diwawancarai media ini.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan dengan masyarakat, DPRK Puncak juga menerima aspirasi yang disampaikan warga secara langsung maupun tertulis. Salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat adalah permintaan agar aparat non-organik yang berada di wilayah Ralmalkawiya segera ditarik.
“Masyarakat meminta agar TNI-Polri non organik yang ada di wilayah Ralmalkawiya segera ditarik. Aspirasi ini juga sudah mereka sampaikan secara tertulis kepada kami,” ujarnya.
Thomas mengatakan DPRK Puncak akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Pihaknya berencana menggelar pertemuan internal sebelum menyampaikan hasilnya kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Secara kelembagaan kami akan melakukan pertemuan tertutup dan selanjutnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini kepada pihak-pihak terkait baik di daerah, provinsi maupun di pusat,” jelasnya.
Tabuni berharap seluruh pihak dapat mendengar aspirasi masyarakat yang saat ini berada di pengungsian. Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan masyarakat bisa kembali hidup dengan aman.
“Negara hadir karena ada rakyat. Di sana ada pemerintah kampung, ada gereja, ada masyarakat. Karena itu kami berharap semua pihak bisa mendengarkan aspirasi masyarakat,” katanya.
Tabuni juga menyampaikan bahwa masyarakat pengungsi saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, terutama terkait kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman. Selain itu, masyarakat juga mengalami trauma akibat situasi keamanan di wilayah mereka.
“Masyarakat meminta agar DPRK segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk serius memperhatikan kondisi mereka, terutama dalam hal kebutuhan makan dan minum. Mereka juga mengalami trauma karena pasukan non organik sudah menyebar hingga ke pelosok-pelosok kampung,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua I DPRK Puncak Soni Wandikbo mengatakan masyarakat dari Distrik Ralmalkawiya selama ini telah mengalami berbagai peristiwa yang membuat mereka hidup dalam ketakutan.
Ia menyebut konflik dan pengungsian sudah terjadi sejak lama dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat.
“Pengungsian besar-besaran yang dialami masyarakat Ralmalkawiya ini sudah terjadi sejak tahun 1970-an dan sampai sekarang masyarakat masih trauma,” kata Soni Wandikbo.
Menurutnya, kehadiran aparat keamanan di sekitar gereja dan rumah-rumah warga juga membuat masyarakat semakin takut sehingga memilih mengungsi ke berbagai daerah.
“Hari ini TNI-Polri yang berada di sekitar gereja dan rumah-rumah warga membuat masyarakat semakin trauma sehingga mereka mengungsi ke berbagai tempat. Sebagian besar ada di Timika dan sebagian lagi masih berada di Ilaga,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, DPRK Puncak berharap situasi keamanan di wilayah tersebut dapat segera dipulihkan sehingga masyarakat bisa kembali ke kampung halaman mereka.
“Kami menghimbau agar aparat TNI-Polri yang ada di wilayah tersebut bisa keluar dari perkampungan agar masyarakat bisa kembali ke kampung halaman mereka. Itu menjadi harapan kita bersama,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat yang berada di lokasi pengungsian merupakan warga asli Kabupaten Puncak dari Distrik Ralmalkawiya, bukan penduduk Kabupaten Mimika.
“Yang ada di tempat ini adalah murni masyarakat Puncak dari Ralmalkawiya yang mengungsi ke Timika, bukan penduduk Timika. Karena itu kami dari DPRK Puncak hadir untuk melihat dan membantu mereka,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan tokoh pemuda pengungsi, Mistius Alom, mengatakan masyarakat telah menyerahkan aspirasi secara tertulis kepada Ketua DPRK Puncak.
Ia menegaskan masyarakat berharap aparat TNI-Polri yang berada di wilayah Ralmalkawiya segera ditarik agar warga dapat kembali ke kampung halaman mereka.
“Aspirasi masyarakat sudah kami serahkan kepada Ketua DPRK Puncak. Kami meminta agar TNI-Polri yang ada di Ralmalkawiya segera ditarik supaya masyarakat bisa kembali ke kampung,” kata Mistius.
Menurutnya, masyarakat kampung tidak dapat hidup lama di kota karena terbiasa dengan kehidupan di kampung halaman mereka.
“Kami masyarakat dari kampung tidak bisa hidup lama di kota. Kami berharap bisa kembali ke kampung kami sendiri,” ujarnya.
Mistius berharap aspirasi yang telah disampaikan kepada DPRK Puncak dapat diteruskan kepada pihak terkait sehingga masyarakat dapat segera kembali ke kampung mereka.
“Kami berharap aspirasi ini bisa didengar oleh DPRK Puncak dan pihak-pihak yang berwenang,” katanya.
