Nabire, tiiruu.com, – Seruan untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil kembali menguat menyusul rangkaian konflik yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, sejak akhir Maret hingga awal April 2026. Berbagai elemen masyarakat mendesak aparat keamanan dan pemerintah segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menelan korban jiwa.
Senator DPD RI Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, menegaskan bahwa penggunaan senjata oleh aparat negara harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan terhadap masyarakat, bukan sebaliknya.
“Stop tembak masyarakat sipil. Senjata itu alat negara untuk melindungi masyarakatnya, bukan untuk menciptakan ketakutan,” ujar Eka dalam keterangannya di Nabire, Rabu (8/4/2026).
Yeimo menilai, pihak berwajib harus bertanggung jawab atas rangkaian peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran HAM di Dogiyai. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mengungkap fakta di balik konflik tersebut.
“Semua lapisan masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, aktivis HAM, hingga pemerintah, harus bekerja sama untuk menemukan kebenaran dan mengungkap siapa dalang di balik konflik ini,” katanya.
Yeimo mengatakan, berdasarkan informasi yang beredar di berbagai media, baik surat kabar maupun media sosial, konflik disebut bermula dari ditemukannya seorang anggota polisi, Bripda Juventus Edowai, dalam kondisi meninggal dunia di Kampung Kimupugi pada 31 Maret 2026.
“Peristiwa tersebut kemudian memicu ketegangan antara aparat keamanan dan masyarakat,”katanya.
Sejak kejadian itu hingga 8 April 2026, dilaporkan sedikitnya lima warga sipil meninggal dunia akibat dugaan penembakan oleh aparat keamanan. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik tersebut.
Secara tidak langsung, Yeimo juga menyoroti pola berulang kekerasan di Papua yang dinilai kerap berujung tanpa penyelesaian hukum yang jelas. Ia menyebut adanya kecenderungan pembiaran terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM.
Menurutnya, penyelesaian kasus Dogiyai harus dilakukan secara transparan, adil, dan menyeluruh agar tidak menambah luka bagi masyarakat.
“Kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada keadilan bagi para korban dan keluarga mereka,” ujarnya.
Yeimo berharap pemerintah pusat dan daerah, bersama aparat penegak hukum, segera mengambil langkah konkret untuk meredam konflik sekaligus mengusut tuntas peristiwa tersebut.
Yeimo juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Saya harapkan warga Dogiyai sebagai saksi bahwa semuanya membantu memberikan data-data kepada institusi yang berkompeten agar mereka benar-benar mengungkap pelaku dan agar ada keadilan bagi keluarga korban,”katanya.
Yeimo mengatakan konflik di Dogiyai kembali menegaskan pentingnya pendekatan dialog dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam menangani persoalan keamanan di Papua, guna mencegah jatuhnya korban sipil di masa mendatang.
“Kami minta agar sutradara dibalik khasus Dogiyai berdarah segera diungkap dan disampaikan kepada publik agar diproses secara hukum yang berlaku,”katanya.
