Nabire, tiiruu.com – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, dan pihak swasta untuk berkolaborasi memperluas pelayanan kapal perintis hingga menjangkau kampung-kampung pesisir utara dan selatan Papua Tengah pada 2027.Usulan tersebut disampaikan Gobai setelah melakukan serangkaian pertemuan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah pada 22 dan 23 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, ia berdiskusi dengan Kepala Dinas Perhubungan Papua Tengah, Ewanggen Kokoya, Kabid Perhubungan Laut Hanna Gobai, serta sejumlah pejabat lainnya mengenai penguatan layanan transportasi laut di wilayah pesisir.
Menurut Gobai, pelayanan kapal perintis yang telah berjalan di sejumlah wilayah harus dipertahankan dan bahkan diperluas untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
“Pelayanan kapal perintis ke Yaur, Teluk Umar, Napan Weinami, dan Jita harus tetap dipertahankan serta diusulkan kembali pada 2027 agar masyarakat pesisir tetap memiliki akses transportasi yang memadai,” kata Gobai dalam keterangan tertulisnya.
Ia menjelaskan bahwa sejak 2024 kapal perintis telah melayani rute Teluk Umar–Yaur–Nabire–Wapoga hingga Waropen dengan dukungan KM Sabuk Nusantara 58 dan KM Sabuk Nusantara 63. Menurutnya, penambahan rute dari Nabire menuju Yaur, Teluk Umar, Weinami, dan Wapoga telah memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan tersebut.
Gobai juga menyoroti pelayanan menuju Dermaga Sipu-Sipu di Distrik Jita, Kabupaten Mimika, yang sempat berjalan pada 2025 namun terkendala pendangkalan alur pelayaran di sekitar Pulau Tiga.
“Muara di depan Pulau Tiga harus dikeruk dan dibuat alur pelayaran oleh pihak navigasi agar kapal perintis dapat kembali masuk ke Sipu-Sipu,” ujarnya.
Selain mempertahankan trayek yang sudah ada, Gobai mengusulkan penambahan pelabuhan singgah baru di Potowaiburu, Distrik Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika. Ia mengatakan usulan tersebut pernah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada 2025.
Menurut Gobai, pemerintah pusat ketika itu menyampaikan bahwa pembangunan dermaga menjadi syarat agar kapal perintis dapat singgah di wilayah tersebut. Karena itu, ia berharap pembangunan infrastruktur pelabuhan dapat menjadi perhatian pemerintah dan pihak swasta.
Ia juga mengusulkan penyelesaian pembangunan Dermaga Mambor di Distrik Moora, Kabupaten Nabire. Menurutnya, dermaga yang telah dibangun sebelumnya masih memerlukan penyempurnaan agar dapat digunakan sebagai lokasi sandar kapal perintis.
Gobai menambahkan bahwa alternatif pelayanan menuju Jita juga dapat dilakukan melalui KMP Binar dan KMP Kokonao dengan penyesuaian jadwal berdasarkan kondisi pasang surut air laut.
Lebih lanjut, ia mendorong perusahaan swasta seperti PT Freeport Indonesia, PT MAK, dan PT Jati Darma untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk pengerukan sungai dan pembangunan dermaga di sejumlah lokasi strategis.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Nabire, serta pihak swasta untuk berkolaborasi mendorong pelayanan kapal perintis dan menyiapkan sarana-prasarana penunjang guna menjangkau masyarakat di kampung-kampung pesisir Papua Tengah,” kata Gobai.
