WAMENA,tiiruu.com– Aktivitas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jayawijaya sempat diwarnai aksi protes warga, Rabu (26/2). Penyebabnya sederhana namun krusial durasi pelayanan yang dinilai terlalu singkat, hanya sekitar 42 menit sebelum loket ditutup.
Aksi tersebut berlangsung sekitar 10 menit. Beberapa warga bahkan sempat melakukan pemalangan sebagai bentuk kekecewaan karena belum terlayani.
Kepala Dinas Dukcapil Jayawijaya, Yohanes Lanny, menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan pengertian kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa peristiwa itu menjadi bahan evaluasi internal.
“Terima kasih untuk masyarakat Jayawijaya. Ini menjadi evaluasi bagi kami. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekretaris bahwa ada 1-2 orang yang melakukan pemalangan karena durasi pelayanan,” ujarnya.
Menurut Yohanes, penyesuaian jam pelayanan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah bukan keputusan sepihak. Pihaknya mengikuti Surat Edaran Sekda Kabupaten Jayawijaya Nomor: 100.3.4.2/656/SET tertanggal 18 Februari 2026 tentang Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.
Dalam edaran tersebut diatur bahwa instansi dengan lima hari kerja melayani masyarakat pukul 08.00–15.00 WIT (Senin–Kamis) dan 08.00–15.30 WIT (Jumat). Sementara instansi dengan enam hari kerja beroperasi hingga pukul 14.00 WIT.
Yohanes menjelaskan, sebagian besar operator Dukcapil merupakan tenaga honor dan banyak di antaranya sedang menjalankan ibadah puasa. Penyesuaian jam kerja dilakukan agar tetap selaras dengan kebijakan pemerintah daerah sekaligus mempertimbangkan kondisi petugas.
“Operator ini semuanya honor. Kalau mereka tidak bekerja, pelayanan tidak akan berjalan. Kami berupaya membiayai mereka dari kegiatan kantor karena sudah ada aturan tidak boleh lagi pengadaan honor baru,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa warga yang belum sempat terlayani akan diprioritaskan pada hari berikutnya. Dukcapil menargetkan sekitar 70 nomor antrean akan dibuka, termasuk warga yang tertunda sebelumnya.
“Kami akan utamakan anak-anak sekolah dan yang bersifat emergensi. Kebanyakan yang datang hanya perbaikan KTP hilang, rusak, atau pindah penduduk. Tidak ada pengurusan KTP baru,” katanya.
Yohanes berharap masyarakat tidak membesar-besarkan persoalan tersebut dan tetap membangun komunikasi yang baik.
“Kita bicara baik-baik saja. Kami tetap berkomitmen melayani. Besok loket dibuka kembali dan yang tertunda pasti kami layani,” pungkasnya.
Peristiwa singkat itu menjadi pengingat bahwa pelayanan publik, terlebih di bulan suci, membutuhkan keseimbangan antara regulasi, keterbatasan sumber daya, dan harapan masyarakat yang terus meningkat, (*).
