TIOM,tiiruu.com– Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya melalui Dinas Sosial kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II Tahun 2026 kepada 30.259 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 39 distrik, Rabu (25/6/2026).
Penyaluran bantuan tersebut dihadiri Asisten I Setda Kabupaten Lanny Jaya, Andi Hendarka, S.Hut., M.Si., yang mewakili Bupati Lanny Jaya. Turut hadir unsur Kejaksaan, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Kantor Pos Perwakilan Jayapura di Wamena, para kepala distrik, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Lanny Jaya.
Dalam sambutannya, Andi Hendarka menegaskan bahwa bantuan sosial ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan.
“Bantuan ini merupakan wujud perhatian pemerintah kepada masyarakat. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan pesan Bupati Lanny Jaya agar seluruh pihak yang terlibat dapat mengawal proses penyaluran bantuan sehingga berjalan lancar, transparan, tepat sasaran, dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak di seluruh wilayah Kabupaten Lanny Jaya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya, Petron Tabuni, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa penyaluran kali ini merupakan PKH Tahap II Tahun 2026, setelah sebelumnya pemerintah telah menyalurkan bantuan pada tahap pertama.
Menurut Petron, jumlah penerima manfaat setiap periode dapat berubah karena mengikuti hasil pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah pusat.
“Jumlah KPM tidak selalu sama setiap tahun. Ada yang bertambah dan ada yang berkurang sesuai hasil verifikasi data. Saat ini jumlah KPM sebanyak 30.259 keluarga, dengan total anggaran yang disalurkan mencapai Rp23.058.525.000,” jelasnya.
Petron juga meminta seluruh kepala distrik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan data penerima bantuan. Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan namun tidak lagi terdaftar bukan berarti diabaikan, melainkan karena hasil evaluasi menunjukkan kondisi ekonomi mereka sudah lebih baik atau telah memiliki sumber penghasilan.
“Bantuan sosial diberikan berdasarkan kategori desil satu sampai desil lima. Sementara masyarakat yang masuk desil sepuluh dinilai sudah mampu sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembaruan data penerima manfaat juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lanny Jaya.
“Kalau jumlah KPM terus meningkat, pemerintah pusat akan menilai angka kemiskinan kita juga meningkat. Karena itu, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda selalu mengingatkan agar data kemiskinan setiap tahun terus menurun melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Petron menambahkan, Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya akan terus melakukan pendataan dan pemutakhiran data secara berkala agar bantuan sosial dapat disalurkan secara adil, tepat sasaran, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. (*).
