NABIRE, Tiiruu.com — Senator DPD RI asal Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, mempertanyakan perhatian pemerintah Indonesia terhadap persoalan kemanusiaan di dalam negeri di tengah sikap aktif Indonesia menyuarakan dukungan bagi rakyat Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York.
Pemerintah Indonesia dalam forum PBB menegaskan dukungan terhadap rakyat Palestina, termasuk mendorong solusi dua negara dan pemulihan Gaza. Indonesia juga menyatakan komitmen memberikan kontribusi sebesar US$1,2 juta atau sekitar Rp21,5 miliar kepada United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) untuk mendukung pengungsi Palestina.
Namun, Eka mempertanyakan sejauh mana perhatian yang sama diberikan kepada warga negara Indonesia yang mengalami persoalan kemanusiaan, khususnya masyarakat yang masih mengungsi akibat konflik di sejumlah wilayah Tanah Papua.
“Bagaimana dengan pengungsi di negara kita sendiri? Bagaimana dengan masalah TKI yang tidak pernah terselesaikan, pengangguran yang meningkat, kemiskinan yang merajalela akibat kebijakan pemerintah, serta hak-hak perempuan dan anak di wilayah pengungsian yang masih terabaikan?” kata Eka dalam pernyataannya.
Menurut Eka, perhatian terhadap persoalan kemanusiaan di luar negeri tidak seharusnya membuat pemerintah mengabaikan kondisi masyarakat di dalam negeri. Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan perhatian yang seimbang terhadap warga negara yang menghadapi konflik, kemiskinan, pengangguran, maupun persoalan sosial dan ekonomi.
“Negara ini harus melihat kondisi rakyatnya sendiri. Jangan sampai kita begitu peduli dengan persoalan negara lain, tetapi persoalan di dalam negeri sendiri belum mampu kita atasi,” ujarnya.
Eka secara khusus menyoroti kondisi pengungsi akibat konflik di Tanah Papua. Sebelumnya, ia telah mendesak Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah melakukan pendataan menyeluruh terhadap pengungsi di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya di Papua Tengah, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah dan Yahukimo di Papua Pegunungan, serta Maybrat di Papua Barat Daya.
Ia mengatakan, persoalan pengungsi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan dan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut kepastian pemulangan, pendidikan anak, kesehatan serta kondisi psikologis perempuan dan anak.
“Status kepulangan mereka masih tidak jelas sampai sekarang. Belum lagi kita berbicara tentang kondisi psikologis, pendidikan dan kesehatan perempuan dan anak di pengungsian,” katanya.
Eka juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat kecil yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Indonesia sedang berada dalam efisiensi anggaran yang mengakibatkan masyarakat menderita. Ekonomi rakyat kecil tercekik. Ini menjadi potret buruk yang harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan perdamaian dan kemanusiaan di tingkat internasional. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga harus memastikan hak-hak dasar warga negara di dalam negeri terpenuhi.
“Kalau kita mau menjadi negara yang berbicara tentang kemanusiaan di forum internasional, maka kemanusiaan itu juga harus kita wujudkan bagi rakyat sendiri. Negara harus menyampaikan kondisi kekinian di dalam negeri dan tidak menutup mata terhadap persoalan rakyat,” kata Eka.
Sebelumnya, dalam Sidang Umum PBB ke-81, Indonesia memang mengambil sejumlah sikap terkait Palestina. Selain menyuarakan dukungan terhadap rakyat Palestina, delegasi Indonesia melakukan walk out ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak menyampaikan pidato. Kementerian Luar Negeri menyebut langkah tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina serta protes terhadap persoalan kemanusiaan dan hukum internasional yang berkaitan dengan Palestina.
Bagi Eka, sikap Indonesia di forum internasional tersebut perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan kemanusiaan di dalam negeri, terutama nasib warga negara yang masih hidup dalam kondisi pengungsian dan kelompok masyarakat rentan.
“Jangan hanya menjadi pahlawan bagi negara lain, sementara rakyat sendiri masih menghadapi persoalan yang belum terselesaikan. Pemerintah harus hadir dan memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan,” pungkasnya.
