Timika, tiiruu.com – Film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita resmi diperkenalkan kepada publik dengan mengangkat isu perampasan tanah, eksploitasi sumber daya alam, dan operasi militer di Papua yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Film ini disutradarai oleh Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale.
Dalam pernyataan sutradara, film tersebut mempertanyakan praktik pembangunan negara di Papua yang dinilai menyerupai kolonialisme modern. “Apakah Indonesia sedang menjajah Papua? Sebuah pertanyaan yang dihindari banyak orang. Jangankan untuk dijawab, pertanyaan ini pun sudah dianggap tabu. Bahkan berbahaya,” tulis para sutradara dalam Directors’ Statement film tersebut.
Film dokumenter berdurasi 95 menit itu diproduksi oleh Jubi Media bersama Pusaka Bentala Rakyat, Watchdoc, Greenpeace, LBH Papua Merauke, dan Ekspedisi Indonesia Baru. Film ini mengisahkan kehidupan masyarakat adat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu di Papua Selatan yang menghadapi proyek perkebunan skala besar untuk pangan dan energi.
Para sutradara menyebut proyek tersebut telah mengakibatkan pembabatan hutan adat dalam skala besar. Mereka menulis, “Dua setengah juta hektar tanah dan hutan milik berbagai suku pribumi di selatan Papua sedang dibabat untuk proyek lumbung pangan dan energi. Ini adalah deforestasi terencana yang terbesar dalam sejarah dunia.”
Film itu juga menyoroti pengerahan aparat keamanan dalam proyek yang berstatus Proyek Strategis Nasional atau PSN. Menurut pernyataan sutradara, ribuan tentara diterjunkan untuk mengamankan proyek biodiesel sawit dan bioetanol tebu dari protes masyarakat adat.
Dalam sinopsis film, diceritakan bagaimana seorang perempuan Marind bernama Yasinta Moiwend terkejut saat kapal besar yang membawa ratusan ekskavator dan dikawal aparat militer bersandar di kampungnya. Kedatangan alat berat itu menjadi awal pembukaan kawasan proyek pangan dan energi di Papua Selatan.
Tokoh lain dalam film, Vincen Kwipalo dari suku Yei, dikisahkan mendapati tanah marganya dipatok dengan tulisan “Tanah Milik TNI AD”. Ia kemudian mengetahui bahwa wilayah tersebut akan digunakan untuk pembangunan markas batalyon militer.
Sementara itu, komunitas Awyu di Boven Digoel melakukan perlawanan melalui pemasangan palang adat dan salib merah untuk menghadang perusahaan dan aparat keamanan. Dalam film disebutkan sedikitnya 1.800 salib merah telah dipasang di Papua Selatan sebagai simbol penolakan terhadap perampasan wilayah adat.
Para sutradara menyatakan bahwa film Pesta Babi tidak hanya merekam penderitaan masyarakat adat, tetapi juga transformasi mereka menjadi kelompok yang mengorganisasi perlawanan. “Tokoh-tokoh yang kami ikuti dengan kamera dalam film Pesta Babi ini telah bertransformasi dari korban menjadi pejuang,” tulis mereka.
Menurut mereka, penggunaan istilah “Pesta Babi” dipilih karena memiliki makna budaya dan politik bagi masyarakat Papua. Selain menjadi ritual penting dalam tradisi Melanesia, istilah tersebut juga menggambarkan gerakan mempertahankan identitas dan masa depan masyarakat adat di tengah tekanan pembangunan dan militerisme.
Film dokumenter ini juga mengajak publik untuk meninjau kembali makna kemerdekaan dan anti-penjajahan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,” demikian kutipan yang disampaikan para sutradara di akhir pernyataannya.
