WAMENA,tiiruu.com – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) bersama Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPRK Kabupaten Lanny Jaya resmi menyerahkan enam serpihan yang diduga berasal dari bahan peledak kepada Polres Lanny Jaya, Jumat (26/6). Barang bukti tersebut merupakan hasil investigasi terkait ledakan di Distrik Malagai yang merenggut nyawa remaja Penti Weya (18).
Penyerahan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong proses hukum agar kasus yang menimbulkan korban jiwa tersebut dapat diungkap secara tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban.
Direktur YKKMP, Theo Hesegem, menegaskan bahwa tragedi ledakan di Distrik Malagai merupakan persoalan kemanusiaan yang serius dan tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian.
“Kasus ini menyangkut harkat dan martabat manusia. Keluarga korban berhak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya, dan satu tahun kemudian kembali memakan korban di lokasi yang sama. Karena itu, kami berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus ini,” ujar Theo.
Theo menjelaskan, tim investigasi YKKMP menemukan sejumlah serpihan yang diduga berasal dari bahan peledak di lokasi kejadian. Seluruh barang bukti tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian karena proses penyelidikan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Menurutnya, YKKMP tidak ingin terjebak dalam saling menyalahkan ataupun membangun opini tanpa dasar. Yang diharapkan adalah pengungkapan fakta, penetapan pihak yang bertanggung jawab, serta adanya pertanggungjawaban hukum.
“Kami tidak mau terjebak dalam model saling tuduh. Yang kami harapkan adalah kejelasan, pengakuan, dan pertanggungjawaban atas perbuatan itu,” tegasnya.
Theo juga menyampaikan bahwa berita acara penyerahan barang bukti beserta laporan hasil investigasi telah diserahkan secara resmi kepada Polres Lanny Jaya.
“Kami berharap kasus ini segera diungkap sehingga masyarakat sipil di Lanny Jaya memperoleh rasa keadilan, dan aspirasi mereka dapat diteruskan hingga ke pemerintah pusat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Pansus Kemanusiaan DPRK Lanny Jaya menggelar Forum Hearing Dialog di Wamena yang dihadiri unsur TNI/Polri, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, organisasi kepemudaan (OKP), DPRK, MRP Papua Pegunungan, serta perwakilan pemuda gereja.
Ketua Pansus DPRK Lanny Jaya, Tenius Murib, menjelaskan bahwa pansus dibentuk sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dan berbagai organisasi kepemudaan yang menginginkan penanganan serius terhadap berbagai persoalan kemanusiaan di Distrik Malagai.
Menurut Tenius, hasil investigasi pansus tidak hanya menemukan kasus ledakan yang menewaskan warga sipil, tetapi juga dampak sosial yang cukup luas. Aktivitas pendidikan di SD Inpres Wunubunggu disebut telah terhenti sejak tahun 2025, pelayanan ibadah di salah satu gereja tidak berjalan, sementara sebagian masyarakat masih hidup dalam trauma dan memilih mengungsi.
“Kami meminta agar kasus bahan peledak yang menewaskan remaja Endite Weya diusut hingga tuntas, karena korban merupakan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik apa pun,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom, menyampaikan apresiasi kepada YKKMP dan DPRK Lanny Jaya atas langkah yang ditempuh dalam mendorong pengungkapan kasus tersebut.
“Kehadiran Kabupaten Lanny Jaya bukan karena kayu atau batu, tetapi karena ada manusia Lanny Jaya. Manusia harus kita selamatkan. Selebihnya kita akan mengikuti perkembangan kerja tim Pansus DPRK,” kata Bupati.
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya berharap proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban maupun masyarakat luas, sehingga rasa aman dan kepercayaan publik dapat kembali pulih. (*).
