WAMENA,tiiruu.com — Ketika tanah mulai kehilangan kelembapannya, tanaman mengering dan ternak mulai mati, persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan Kuyawagi bukan lagi sekadar bencana alam. Di balik hamparan lahan yang mengering, ada kehidupan masyarakat yang perlahan kehilangan sumber pangan dan harapan.
Kondisi tersebut dirasakan masyarakat di Distrik Kuyawagi, Wano Barat dan Goa Balim, Kabupaten Lanny Jaya, serta Distrik Nengeyagin dan Utpaga, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Dampak kekeringan juga dirasakan hingga wilayah lainnya yang berbatasan dengan kawasan terdampak, termasuk wilayah Kabupaten Puncak di Provinsi Papua Tengah.
Kekeringan ekstrem yang berlangsung sejak Juni hingga September 2026 disebut jauh lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tanaman dan pepohonan mengering, sumber pangan masyarakat terganggu, sementara kematian hewan ternak mulai terjadi.
Di tengah situasi tersebut, suara kepedulian datang dari kalangan dunia usaha.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Pegunungan, Antonius Wetipo, tidak ingin persoalan kemanusiaan ini hanya menjadi urusan pemerintah. Menurutnya, pengusaha juga memiliki tanggung jawab moral untuk hadir ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan.
Bagi Antonius, HIPMI bukan hanya wadah berkumpulnya para pengusaha muda dan membicarakan dunia bisnis. Di tengah masyarakat yang sedang menghadapi bencana, kekuatan ekonomi dan kepedulian sosial harus berjalan beriringan.
Setelah melihat dan mendengar langsung kondisi masyarakat terdampak, Antonius mengajak pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan, kelompok usaha dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membuka ruang kepedulian.
“Berapapun nilainya, nilai kemanusiaan adalah yang paling utama sehingga dapat kita salurkan atau berikan untuk saudara-saudara kita di sana,” ujar Antonius, Selasa (8/9/2026).
Pengusaha Tak Boleh Hanya Bicara Bisnis
Ajakan HIPMI Papua Pegunungan tersebut menjadi pesan bahwa dunia usaha memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi.
Menurut Antonius, ketika masyarakat kehilangan sumber makanan akibat bencana, pengusaha tidak boleh hanya berdiri sebagai penonton. Kemampuan ekonomi yang dimiliki para pelaku usaha dapat menjadi bagian dari kekuatan bersama untuk meringankan beban masyarakat.
Apalagi, wilayah terdampak bencana berada di kawasan pegunungan dengan akses yang tidak mudah. Penanganan tidak cukup dilakukan dalam waktu singkat, sebab masyarakat membutuhkan dukungan sejak masa tanggap darurat hingga proses pemulihan.
Secara administratif, wilayah terdampak mencakup sejumlah distrik di Kabupaten Lanny Jaya dan Nduga di Provinsi Papua Pegunungan, serta wilayah Kabupaten Puncak di Provinsi Papua Tengah.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kolaborasi lintas wilayah dan lintas lembaga.
Bukan Sekadar Beras, Tetapi Mengembalikan Kehidupan
Antonius mengingatkan, bantuan pangan memang sangat penting untuk menyelamatkan masyarakat dalam kondisi darurat. Namun, bantuan tidak boleh berhenti pada pemberian bahan makanan.
Menurut dia, persoalan terbesar justru akan muncul ketika masa tanggap darurat berakhir. Masyarakat harus kembali membangun kehidupan dan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
Karena itu, bantuan juga perlu diarahkan pada pemulihan sektor pertanian.
Bibit bayam, ubi, serta berbagai benih tanaman pangan lainnya menjadi kebutuhan penting agar masyarakat dapat kembali mengolah lahan ketika kondisi memungkinkan.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan bahan makanan untuk mempertahankan hidup saat ini, tetapi juga membutuhkan bibit tanaman agar dapat kembali bercocok tanam,” katanya.
Bagi masyarakat pegunungan, benih bukan sekadar benda untuk ditanam. Benih adalah harapan agar dapur kembali mengepul, kebun kembali hijau, dan kehidupan perlahan pulih.
Ancaman Kelaparan dan Kesehatan
Antonius juga memperingatkan bahwa dampak bencana tidak berhenti ketika hujan kembali turun. Proses pemulihan masyarakat diperkirakan membutuhkan waktu panjang, bahkan hingga sekitar dua tahun ke depan.
Sejauh ini, kata dia, belum ada laporan korban jiwa. Namun, ancaman kelaparan mulai dirasakan masyarakat. Kondisi kesehatan warga juga menjadi perhatian serius karena keterbatasan pangan dan lingkungan yang terdampak kekeringan.
Kematian hewan ternak yang mulai terjadi semakin memperburuk kondisi masyarakat yang sebagian menggantungkan kehidupan dari pertanian dan peternakan.
“Sejauh ini memang belum ada laporan korban jiwa, namun ancaman kelaparan telah melanda. Bantuan penanganan kesehatan bagi warga sangat mendesak dibutuhkan, apalagi kematian pada hewan ternak juga sudah mulai terjadi,” ungkap Antonius.
Karena itu, HIPMI Papua Pegunungan mendorong adanya gerakan kemanusiaan yang lebih luas. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat, LSM, dunia usaha, hingga masyarakat umum diharapkan dapat mengambil bagian sesuai kemampuan masing-masing.
HIPMI: Kekuatan Ekonomi Harus Menjadi Kekuatan Kemanusiaan
Seruan Antonius menjadi pengingat bahwa keberadaan pengusaha di Papua Pegunungan tidak semata-mata berbicara tentang investasi, perdagangan dan keuntungan.
Ada tanggung jawab sosial yang melekat ketika masyarakat di sekitar mereka menghadapi situasi sulit.
HIPMI Papua Pegunungan ingin menunjukkan bahwa pengusaha juga dapat menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan—menggunakan jaringan, sumber daya dan kemampuan ekonomi untuk membantu masyarakat yang sedang berada dalam kondisi paling rentan.
Antonius memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan berbagai organisasi yang telah bergerak cepat menyalurkan bantuan awal ke lokasi bencana.
Namun, menurutnya, solidaritas tidak boleh berhenti pada bantuan pertama.
Masyarakat terdampak membutuhkan pendampingan berkelanjutan hingga mampu kembali berdiri di atas kaki sendiri.
Dari sinilah semangat HIPMI Papua Pegunungan ingin dibangun: pengusaha bukan hanya tumbuh bersama ekonomi daerah, tetapi juga hadir bersama masyarakat ketika kehidupan sedang diuji oleh bencana. (*).
