NABIRE, TIIRUU.COM — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipicu musim kemarau panjang di wilayah Nabire dan sekitarnya mengancam ketahanan pangan warga setempat.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua, Primus Peuki, memperingatkan bahwa jika situasi kemarau serta pembakaran hutan berlanjut, masyarakat berpotensi menghadapi ancaman krisis pangan dan wabah penyakit pada akhir tahun.
Primus Peuki menjelaskan, praktik pembakaran lahan yang dahulu dilakukan masyarakat berbasis pengetahuan tradisional untuk memancing hujan maupun menyuburkan tanah, kini tidak lagi relevan akibat perubahan iklim yang ekstrem.
“Dulu masyarakat membakar hutan dengan keyakinan dapat mendatangkan hujan dan memperbaiki kualitas tanah untuk tanaman ubi serta sayuran. Namun, siklus cuaca sekarang sudah berubah drastis. Pembakaran lahan saat ini justru hanya memicu polusi udara yang meluas hingga ke Biak dan Serui, serta memperparah krisis air,” ujar Primus kepada tiiruu.com saat memberikan pembekalan Materi Pengurus Rumah Inspirasi Kebadabi di Mapidoba, Sabtu (19/09/2026).
Berdasarkan pemantauan di lapangan, debit air sungai di Nabire, seperti Kali Bumi dan wilayah Wanggar, terus menyusut. Kualitas udara di Nabire pun dilaporkan berada pada tingkat berbahaya, sehingga warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
Selain faktor cuaca, hilangnya tutupan hutan di Tanah Papua mempercepat laju perubahan iklim lokal. Data menunjukkan tutupan hutan hujan Papua—yang merupakan paru-paru dunia terbesar ketiga setelah Amazon dan Kongo—mengalami penurunan signifikan akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit, industri kayu, serta tambang emas.
“Tutupan hutan Papua yang dulunya mencapai 100 persen, kini terus menurun hingga kisaran 63 persen. Padahal, seluruh wilayah hutan di Papua berada di atas tanah adat milik masyarakat,” tegas Primus.
Menghadapi ancaman krisis yang kian nyata, WALHI Papua mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret melalui perbaikan regulasi dan tata ruang. WALHI meminta pembenahan Dokumen Perencanaan, Perdasus, serta RTRW yang dapat menjamin perlindungan kawasan hutan lindung dan konservasi, khususnya di wilayah Meepago.
Upaya mitigasi pasca-kekeringan juga harus segera disiapkan melalui reboisasi kawasan kritis, penentuan jenis tanaman yang cocok untuk wilayah kering seperti Distrik Wanggar dan Nabire Timur, serta peningkatan kesadaran ekologis masyarakat demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.
