Nabire, Tiiruu.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT), Delius Tabuni, mengatakan dirinya telah menerima aspirasi masyarakat terkait penyelesaian tapal batas wilayah Kapiraya, Kabupaten Deiyai, dan wilayah Kamoro, Kabupaten Mimika.
“Saya sudah menerima aspirasi di Kabupaten Deiyai saat saya mengikuti rombongan Gubernur Papua Tengah melakukan kunjungan kerja di wilayah tersebut,” katanya kepada Tiiruu.com, Rabu (9/9/2026).
Tabuni mengatakan, aspirasi masyarakat tersebut telah diterima dan rencananya akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Kami juga selalu menerima aspirasi terkait masalah tapal batas antara Kapiraya dan Kamoro dari masyarakat, mahasiswa, dan tokoh agama. Aspirasi sudah kami bahas pada awal Januari 2026 sampai saat ini belum terselesaikan,” katanya.
Tabuni mengatakan, pihaknya telah memfasilitasi Forkopimda dan masyarakat dari Deiyai. Solusi yang diambil saat itu adalah pembentukan tim pencari fakta dan tim harmonisasi penyelesaian tapal batas DPR PT.
“Gubernur juga merespons hal ini lalu membentuk tim dan mengirimkan ke Kapiraya. Waktu itu kami sempat meminta untuk menghentikan konflik dan semua aktivitas serta menyelesaikannya. Tim sudah berjalan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Deiyai dan Pemerintah Kabupaten Mimika,” katanya.
Tabuni mengatakan DPR PT kembali mengundang Forkopimda serta tim harmonisasi penyelesaian pada awal September 2026.
“Setelah mendengar hasil kerja tim harmonisasi, dari Deiyai telah memberikan data tapal batas wilayah Kapiraya dan hanya Mimika yang tidak mau memberikan data mereka sampai saat ini,” katanya.
Tabuni mengatakan, sikap DPR PT terkait kasus ini adalah mendorong agar persoalan tersebut dapat diselesaikan. Untuk itu, Pemerintah Papua Tengah diharapkan dapat mengaktifkan kembali status tim harmonisasi penyelesaian konflik di Kapiraya dan wilayah suku Kamoro.
“Tim ini harus berlanjut supaya bisa memanggil tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Deiyai dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk duduk kembali membicarakan persoalan ini. Saya meminta juga tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menyerahkan data mereka agar konflik berlalu dan kita membangun bersama wilayah tapal batas ini,” katanya.
