MERAUKE, Tiiruu.com — Pengamat hip-hop lokal Papua Tengah yang menggunakan nama @lmcrecording melontarkan kritik terhadap perkembangan musik hip-hop di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ia menilai sebagian musisi hip-hop terlalu banyak mengangkat tema pesta, asmara dan kesenangan, sementara persoalan tanah adat, kerusakan hutan dan penderitaan masyarakat masih terjadi.
Kritik tersebut disampaikan melalui tulisan berjudul “Distrack for Hip-Hop Merauke: Pesta Babi”. Menurutnya, musik semestinya tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk menyuarakan persoalan masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian.
“Di balik tawa ada tangisan,” tulisnya, menggambarkan kondisi masyarakat yang menurut dia tengah menghadapi berbagai persoalan akibat konflik tanah, pembukaan hutan dan dugaan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat.
Ia menyoroti klaim mengenai luas tanah adat yang masuk dalam berbagai proyek, kehilangan tutupan hutan, serta ancaman terhadap masyarakat adat Malind, Yei, Muyu dan kelompok masyarakat lainnya.
Dalam tulisannya, ia juga menyebut sejumlah kasus kekerasan dan konflik yang menurutnya menunjukkan adanya penderitaan nyata masyarakat di wilayah Papua Selatan. Salah satunya adalah kasus yang disebut melibatkan Vincent Kwipalo, serta peristiwa yang disebut terjadi di Tanah Miring pada Agustus 2026.
Pengamat tersebut juga menyinggung sejumlah aksi masyarakat adat yang menolak pengambilalihan tanah mereka. Menurutnya, masyarakat telah menyampaikan aspirasi melalui aksi jalanan, jalur hukum, hingga mendatangi lembaga keagamaan dan pemerintah untuk mendapatkan perhatian.
Kritik terhadap Musisi
Menurut @lmcrecording, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian para pekerja seni, khususnya musisi hip-hop.
Ia mempertanyakan ketika karya musik yang lahir dari Merauke justru lebih banyak berbicara mengenai kesenangan, sementara persoalan lingkungan dan masyarakat adat tidak banyak mendapat ruang.
“Tanah diinjak, hutan habis, saudara kita kehilangan tempat tidur, rumah dan kebun, kemudian lagu yang keluar cuma bicara pesta, cinta, gaya,” demikian kritiknya.
Ia mengingatkan bahwa hip-hop secara historis berkembang sebagai bentuk ekspresi kelompok masyarakat yang merasa tidak didengar. Karena itu, menurut dia, musisi hip-hop di Merauke memiliki peluang besar menggunakan musik sebagai media menyampaikan realitas sosial.
Dalam tulisannya, ia juga mengenang sosok Nick Young Money, yang menurutnya pernah menggunakan musik untuk mengangkat persoalan hutan dan kehidupan masyarakat Papua.
“Dulu ada Nick Young Money. Dia nyanyi bukan sekadar untuk asyik. Dia bilang hutan kita sedang habis, orang Papua akan terlupakan,” tulisnya.
Dua Pilihan untuk Hip-Hop Merauke
Pada bagian akhir, @lmcrecording menawarkan dua pilihan kepada para pelaku hip-hop Merauke.
Pertama, ia mengajak musisi membuka mata terhadap kondisi masyarakat dengan turun langsung menemui warga di wilayah seperti Tanah Miring, Jagebob, Ilwayab dan daerah lainnya. Cerita masyarakat, menurut dia, dapat menjadi bagian dari karya musik yang membawa pesan sosial.
Kedua, musisi dapat tetap membuat karya yang hanya berorientasi pada pesta dan hiburan. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan lingkungan dan tanah adat tidak akan hilang hanya karena masyarakat dialihkan perhatiannya oleh hiburan.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk membenci para musisi, melainkan sebagai bentuk keprihatinan terhadap potensi besar hip-hop sebagai media perubahan sosial.
“Bakat yang tak membela tanahnya adalah harta yang disimpan untuk diambil orang lain,” tulisnya.
Tulisan tersebut turut mencantumkan sejumlah sumber rujukan, antara lain Satya Bumi, Pusaka Bentala Rakyat, Komnas HAM, CNN Indonesia, PTUN Jayapura, Mongabay, Jubi, Tempo dan The Stance.
