WAMENA,tiiruu.com – Komisi V DPR Provinsi Papua Pegunungan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penggunaan anggaran daerah, khususnya Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi V DPR Papua Pegunungan, Ironi Kogoya, S.Ap, bersama anggota komisi dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan, Titus Kogoya, beserta jajaran pejabat struktural dan staf teknis.
Dalam pertemuan itu, Dinas Kesehatan memaparkan berbagai program prioritas yang telah dilaksanakan pada 2025 serta kegiatan yang sedang berjalan pada 2026.
Program tersebut meliputi peningkatan pelayanan kesehatan dasar, penguatan rumah sakit dan puskesmas, penanganan stunting, peningkatan cakupan imunisasi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pemenuhan tenaga kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
Meski mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan, Komisi V memberikan perhatian serius terhadap masih terbatasnya akses layanan kesehatan, terutama di wilayah pedalaman.
Ketersediaan tenaga medis, kecukupan obat-obatan, alat kesehatan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga mutu pelayanan kepada masyarakat menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan tersebut.
Ketua Komisi V DPR Papua Pegunungan, Ironi Kogoya, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan dasar harus menjadi prioritas utama, mengingat Dinas Kesehatan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang mengelola alokasi Dana Otsus sebesar 20 persen.
Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan yang megah tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan karena persoalan biaya maupun administrasi.
“Dana Otsus hadir untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua. Karena itu, anggaran yang tersedia harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama pelayanan kesehatan yang mudah diakses,” tegas Ironi.
Dalam dialog yang berlangsung konstruktif, Komisi V juga merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menghadirkan Kartu Papua Sehat (KPS) yang diprioritaskan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Program tersebut dinilai dapat mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa harus terkendala prosedur administrasi yang rumit seperti yang kerap dialami dalam layanan BPJS Kesehatan.
Selain itu, Komisi V menyampaikan apresiasi atas rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe B di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, Wamena.
DPR berharap rencana tersebut dapat segera direalisasikan sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di delapan kabupaten.
Ironi Kogoya berharap kunjungan kerja ini menjadi momentum evaluasi bersama antara DPR Papua Pegunungan dan Pemerintah Provinsi untuk memperkuat sinergi dalam membangun sektor kesehatan.
“Melalui pengawasan dan kerja sama yang baik, kami berharap pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan semakin berkualitas, merata, dan berkeadilan sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh hak atas layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.(*).
