NABIRE, tiiruu.com – Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua Tengah, Tino Tison Mote, menilai pelaksanaan strategi pembangunan di Papua Tengah belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, masih terjadinya konflik bersenjata, penembakan warga sipil, dan pengungsian di sejumlah wilayah menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Tino mengatakan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin rasa aman serta melindungi hak-hak dasar masyarakat.
“Strategi pembangunan yang baik harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, stabilitas sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan sulit dirasakan manfaatnya apabila masyarakat masih hidup dalam ketakutan akibat konflik dan pengungsian,” kata Tino dalam keterangan tertulis yang diterima tiiruu.com, Selasa, (30/6/2026).
Ia menyoroti situasi di sejumlah wilayah di Papua Tengah yang menurutnya masih diwarnai konflik bersenjata sehingga berdampak pada masyarakat sipil. Tino menyebut masih terdapat warga yang mengungsi akibat situasi keamanan yang belum kondusif.
Menurut Tino, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan berjalan seiring dengan perlindungan terhadap warga sipil. Ia menilai masyarakat membutuhkan jaminan keamanan agar dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.
“Kami mempertanyakan, pembangunan ini sebenarnya untuk siapa jika masyarakat masih mengalami penembakan dan pengungsian di sejumlah daerah. Negara harus memastikan keselamatan masyarakat sipil menjadi prioritas,” ujarnya.
Tino juga menegaskan bahwa kekerasan dan pembunuhan tidak dapat dibenarkan sebagai bagian dari strategi pembangunan. Menurut dia, setiap negara yang menjunjung tinggi hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia berkewajiban melindungi kehidupan dan keamanan seluruh warga negaranya.
Ia meminta pemerintah dapat membedakan penanganan konflik bersenjata dengan pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, pendekatan keamanan semata tidak akan menyelesaikan persoalan apabila tidak disertai upaya dialog, perlindungan masyarakat sipil, dan penegakan hukum yang adil.
Lebih lanjut, Tino mengakui Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan dalam pembangunan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan indeks pembangunan manusia di berbagai daerah. Namun, ia menilai capaian tersebut harus diimbangi dengan peningkatan perlindungan HAM di wilayah yang masih terdampak konflik.
“Keberhasilan pembangunan harus diukur juga dari sejauh mana negara mampu melindungi hak hidup, rasa aman, dan martabat masyarakat. Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi indeks kemanusiaan justru mengalami penurunan akibat kekerasan yang terus terjadi,” katanya.
Pemuda Katolik Komda Papua Tengah berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang mengedepankan perlindungan masyarakat sipil, penyelesaian konflik secara damai, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia agar pembangunan di Papua Tengah dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan.
