JAKARTA,tiiruu.com — Di balik angka-angka dalam rancangan APBN 2027, ada persoalan yang dirasakan langsung masyarakat di daerah, mahalnya biaya hidup dan beratnya beban pembangunan di wilayah yang secara geografis masih menghadapi keterbatasan akses.
Persoalan itu disuarakan Senator asal Papua Pegunungan, Nelson Wenda, dalam rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran Kementerian Keuangan, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut membahas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, termasuk arah kebijakan fiskal nasional, asumsi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja pemerintah pusat, hingga Transfer ke Daerah (TKD).
Di tengah pembahasan kebijakan fiskal nasional itu, Wenda secara khusus membawa suara pemerintah daerah dan masyarakat Papua Pegunungan yang menilai alokasi TKD belum sebanding dengan kondisi riil daerah.
Wenda meminta Kementerian Keuangan tidak hanya melihat Papua Pegunungan dari sisi angka dan formula penganggaran, tetapi juga mempertimbangkan kondisi geografis, tingkat kemahalan, kemiskinan, serta kebutuhan pembangunan yang dihadapi daerah.
“Saya minta kepada Menteri Keuangan melakukan peninjauan kembali terhadap alokasi TKD berkaitan dengan banyaknya keluhan dari gubernur dan kepala daerah lainnya. Saya minta Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan kembali,” kata Wenda.
Menurut dia, berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi TKD untuk Provinsi Papua Pegunungan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Kondisi tersebut, kata Wenda, menjadi perhatian serius karena Papua Pegunungan memiliki tantangan pembangunan yang berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia.
Provinsi yang beribu kota di Wamena itu menghadapi persoalan mahalnya distribusi barang, keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis pegunungan, serta tingkat kemahalan ekonomi yang tinggi.
Wenda menggambarkan kondisi tersebut melalui harga bahan bangunan yang harus dibayar masyarakat.
“Provinsi Papua Pegunungan saat ini menjadi salah satu provinsi termahal dan termiskin dengan beban daerah tingkat kemahalan ekonomi yang tinggi. Contohnya, harga satu sak semen di Wamena itu Rp500 ribu,” sambungnya.
Bagi Wenda, tingginya harga barang bukan sekadar persoalan ekonomi masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap biaya pembangunan pemerintah daerah. Ketika harga material dan kebutuhan dasar mahal, anggaran pembangunan yang sama besar nilainya dengan daerah lain belum tentu menghasilkan daya ungkit pembangunan yang sama.
Karena itu, ia meminta agar penyusunan alokasi TKD 2027 mempertimbangkan kondisi khusus Papua Pegunungan secara lebih proporsional.
Wenda juga mendorong adanya pertemuan khusus antara Menteri Keuangan dengan para kepala daerah di Papua Pegunungan. Menurutnya, dialog langsung penting dilakukan agar pemerintah pusat dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan fiskal di lapangan.
“Saya pikir Menteri Keuangan dapat bertemu secara khusus dengan Gubernur dan Bupati Provinsi Papua Pegunungan untuk mencari solusi dan formulasi yang cocok untuk alokasi TKD 2027,” ujarnya.
Ia berharap pembahasan APBN 2027 tidak berhenti pada angka-angka di atas kertas, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di daerah, terutama wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan biaya pembangunan yang tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komite IV DPD RI itu juga menyerahkan secara langsung dokumen aspirasi masyarakat daerah Papua Pegunungan kepada Kementerian Keuangan RI.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti berbagai kebutuhan dan persoalan fiskal Papua Pegunungan, khususnya dalam penyusunan kebijakan TKD Tahun Anggaran 2027.
Bagi Nelson Wenda, persoalan TKD bukan sekadar tentang bertambah atau berkurangnya angka transfer. Di balik kebijakan tersebut terdapat pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan kehidupan masyarakat Papua Pegunungan yang harus terus dijamin.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang mampu melihat kondisi nyata daerah, bukan hanya menghitung kebutuhan melalui angka dan formula.(*).
