WAMENA,tiiruu.com – Di tengah dinamika pembangunan dan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Papua Pegunungan, Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Papua Pegunungan meneguhkan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang membawa harapan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Majelis Daerah (MD) GPdI Papua Pegunungan yang berlangsung di GPdI Elshadday Wamena, Kamis (27/08/2026).
Mukerda yang mengusung tema “Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan” ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Asisten III Setda Papua Pegunungan, Dr. Lukas W. Kossay. Kegiatan tersebut diikuti para pengurus, pendeta, dan perwakilan pelayanan GPdI dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.
Selama dua hari, 27–28 Agustus 2026, para peserta akan duduk bersama mengevaluasi perjalanan pelayanan yang telah dilakukan sekaligus menyusun arah pelayanan GPdI ke depan agar semakin relevan dengan kebutuhan jemaat dan masyarakat.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Pegunungan yang dibacakan Dr. Lukas W. Kossay, disampaikan bahwa Mukerda tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda organisasi semata, tetapi harus menjadi momentum refleksi dan evaluasi terhadap pelayanan gereja.
“Musyawarah ini harus menjadi ruang untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah berjalan dan menyusun langkah-langkah ke depan agar pelayanan semakin baik serta manfaatnya semakin dirasakan oleh jemaat dan masyarakat di Papua Pegunungan,” ujar Kossay.
Menurutnya, tema “Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah” memiliki makna penting karena pembangunan Papua Pegunungan membutuhkan kerja bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, gereja, dan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa tidak ada pihak yang dapat membangun daerah ini secara sendiri-sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan gereja, gereja membutuhkan umat, dan masyarakat membutuhkan kolaborasi seluruh elemen untuk menciptakan perubahan yang lebih baik.
“Kita boleh berbeda organisasi, berbeda latar belakang, bahkan berbeda cara melihat persoalan, tetapi jangan sampai perbedaan itu menghilangkan rasa persaudaraan. Papua Pegunungan membutuhkan kedamaian, persatuan, dan orang-orang yang bekerja dengan ketulusan,” tegasnya.
Kossay juga mengajak para pendeta, hamba Tuhan, dan tokoh gereja agar terus menjadi bagian penting dalam menjaga suasana damai serta menghadirkan kesejukan di tengah masyarakat.
“Gereja harus menjadi tempat untuk menghadirkan pengharapan dan kesejukan bagi masyarakat Papua Pegunungan,” katanya.
Sementara itu, Ketua II Majelis Daerah GPdI Papua Pegunungan, Pdt. Alexander Mauri menjelaskan bahwa Mukerda kali ini memiliki peran penting karena kepengurusan MD GPdI Papua Pegunungan saat ini masih bersifat karakter atau koordinator sementara.
Menurutnya, salah satu agenda utama Mukerda adalah mengevaluasi program kerja yang telah berjalan sekaligus mempersiapkan berbagai hal menuju terbentuknya kepengurusan Majelis Daerah yang definitif.
“Berdasarkan AD/ART GPdI, pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang akan berlangsung tahun 2027 perlu dipersiapkan melalui penetapan ketentuan dan kriteria. Mukerda ini menjadi wadah untuk mengevaluasi program kerja, sedangkan Musda nantinya akan memilih kepengurusan organisasi,” jelas Mauri.
Ia mengatakan, sejak GPdI Papua Pegunungan berpisah dari provinsi induk Papua, organisasi tersebut telah berjalan selama kurang lebih empat tahun. Dalam waktu dekat, seluruh hasil pelayanan dan pekerjaan yang telah dilakukan akan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan pusat GPdI.
“Dalam waktu sembilan bulan ke depan masa tugas kami akan berakhir, sehingga seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan akan kami paparkan dan pertanggungjawabkan kepada pimpinan GPdI Majelis Pusat,” ungkapnya.
Ketua Panitia Mukerda GPdI Papua Pegunungan, Yakobus Wuka, S.Sos., menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya membahas evaluasi program, tetapi juga menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi, tata kelola administrasi, serta pengembangan pelayanan GPdI di Papua Pegunungan.
Selama pelaksanaan Mukerda, peserta akan mengikuti sidang pleno dan sidang komisi yang terbagi dalam tiga fokus utama, yakni komisi administrasi dan keuangan, komisi manajemen organisasi, serta komisi pelayanan dan misi.
Melalui Mukerda ini, GPdI Papua Pegunungan berharap dapat memperkuat fondasi pelayanan gereja agar semakin bersatu, tertata, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat di wilayah pegunungan Papua. (oel).
