WAMENA,tiiruu.com – Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera mengambil kebijakan untuk memprioritaskan penggunaan tambahan dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi masyarakat yang terdampak kekeringan dan bencana di sejumlah wilayah.
Terius mengatakan dampak cuaca ekstrem dan kekeringan kini dirasakan masyarakat di hampir seluruh kabupaten di Papua Pegunungan. Kondisi tersebut terutama terlihat dari kebun-kebun masyarakat yang mengalami kekeringan dan berpotensi mengganggu kebutuhan pangan warga.
“Kondisi akibat cuaca, kekeringan dan bencana ini hampir dirasakan semua masyarakat di Papua Pegunungan. Kebun-kebun masyarakat kering sehingga dampaknya sangat dirasakan,” kata Terius.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat penanganan di lapangan, meskipun ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial, serta instansi daerah yang telah bergerak membantu masyarakat.
Namun, Terius menilai bantuan tersebut perlu diikuti kebijakan yang lebih konkret dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Terlebih, kata dia, saat ini terdapat tambahan dana Otsus yang semestinya dapat diarahkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak langsung bencana.
“Sekarang ada penambahan dana Otsus. Paling tidak pemerintah provinsi harus menyusun prioritas dan memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama yang terkena dampak langsung,” ujarnya.
Terius menegaskan dana Otsus harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua, bukan hanya diwujudkan dalam berbagai program yang belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Dana Otsus itu paling tidak harus ada kebijakan. Secara teknis ini langsung diterima oleh OAP, daripada bikin program yang tidak jelas untuk siapa,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah provinsi bersama instansi teknis turun langsung untuk melihat kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Menurut Terius, kondisi setiap wilayah harus menjadi dasar dalam menentukan bentuk bantuan. Jika kekeringan menyebabkan kebun masyarakat gagal atau tidak dapat ditanami, maka pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan mendasar seperti ketersediaan air.
“Kalau kebun kering, berarti kebutuhan yang paling utama adalah air. Minimal ada perhatian dan dukungan dari pemerintah provinsi,” katanya.
Terius menyebut wilayah Kuyawagi sebagai salah satu daerah yang membutuhkan perhatian serius akibat dampak kekeringan. Ia juga menyinggung sejumlah wilayah lain di Papua Pegunungan yang menghadapi persoalan serupa.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing.
“Pemerintah provinsi tidak bisa tinggal diam. Ini bukan hanya satu tempat, tetapi dampaknya hampir seluruh kabupaten,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten melalui instansi teknis agar bantuan dapat langsung menjangkau masyarakat terdampak.
“Paling tidak ada kebijakan. Kami harapkan pemerintah provinsi punya kepedulian dan perhatian, karena uang itu juga untuk mereka,” kata Terius.
Terius menekankan, penggunaan anggaran Otsus harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, terutama ketika warga sedang menghadapi bencana dan ancaman terhadap sumber pangan mereka.
“Daripada kita bikin-bikin program, ternyata tidak sampai kepada masyarakat,” pungkasnya. (*).
