WAMENA,tiiruu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Pegunungan mendesak Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Bupati Jayawijaya Athenius Murib, Bupati Lanny Jaya Alpius Yigibalom, dan Bupati Yahukimo segera menggelar pertemuan bersama untuk membahas penyelesaian menyeluruh atas dampak konflik antarkelompok masyarakat yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya.
Desakan tersebut muncul karena kondisi keamanan dan aktivitas masyarakat dinilai belum sepenuhnya pulih pascakonflik yang melibatkan warga asal Kurima dan Lanny Jaya. DPRD menilai masih diperlukan langkah konkret agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Ketua DPRD Papua Pegunungan, Yos Elopere, memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memfasilitasi prosesi adat patah panah sebagai simbol perdamaian. Namun, menurutnya, proses rekonsiliasi tidak boleh berhenti pada pelaksanaan adat semata.
“Prosesi adat telah dilaksanakan dan kami mengapresiasi upaya Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur, serta para bupati yang telah memediasi perdamaian. Namun hingga kini masyarakat masih belum merasa aman dan nyaman. Aktivitas sosial maupun ekonomi juga belum sepenuhnya pulih, sehingga diperlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah,” ujar Yos saat memberikan keterangan bersama pimpinan dan anggota DPRD di Kantor DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Wamena, Selasa (7/7/2026).
Ia menegaskan pemerintah perlu segera melanjutkan proses rekonsiliasi sekaligus menangani berbagai dampak yang ditinggalkan konflik, mulai dari rumah-rumah warga yang terbakar hingga pemulihan kondisi sosial masyarakat agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
Yos juga meminta Wakil Menteri Dalam Negeri segera memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Papua Pegunungan bersama Bupati Jayawijaya, Bupati Lanny Jaya, dan Bupati Yahukimo guna merumuskan langkah-langkah strategis dalam penyelesaian konflik.
Di sisi lain, DPRD turut meminta adanya penguatan pengamanan di wilayah Wamena. Menurut Yos, peristiwa pembakaran rumah yang kembali terjadi di kawasan Woma menjadi indikasi bahwa situasi keamanan masih membutuhkan perhatian dan penanganan serius.
“Kami tidak ingin konflik ini kembali berulang. Karena itu pemerintah harus segera mengambil langkah nyata, termasuk mempertimbangkan penambahan personel keamanan untuk membantu Polres Jayawijaya menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua II DPRD Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak langsung akibat konflik.
Menurutnya, warga yang kehilangan tempat tinggal maupun harta benda memerlukan bantuan kebutuhan dasar, seperti pangan, tempat penampungan sementara, serta pendampingan psikososial agar dapat bangkit dari trauma yang dialami.
“Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus memiliki pembagian tugas yang jelas. Apa yang menjadi tanggung jawab provinsi dan apa yang menjadi kewenangan kabupaten harus disepakati, sehingga penanganan terhadap masyarakat terdampak dapat berjalan efektif tanpa tumpang tindih,” ujarnya.
Terius juga mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan mendukung proses rekonsiliasi demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.
“Menjaga perdamaian bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Dengan kerja sama seluruh pihak, kita berharap Wamena sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan tetap aman, damai, dan kondusif,” tutupnya. (*).
