Nabire, tiiruu.com — Anggota DPD RI Dapil Papua Tengah, Lis Tabuni, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Marga pada Kementerian Pekerjaan Umum guna membahas perkembangan infrastruktur di Tanah Papua, keterbatasan anggaran Daerah Otonomi Baru (DOB), serta pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Dalam pertemuan tersebut, Lis menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan pembangunan terhadap pengusaha OAP. Ia menilai peluang yang diberikan kepada pelaku usaha Papua masih terbatas pada proyek berskala kecil, sehingga diperlukan langkah konkret agar OAP dapat mengerjakan proyek yang lebih besar.
“Pengusaha Orang Asli Papua tidak hanya harus dilibatkan dalam proyek skala kecil, tetapi juga diberikan kesempatan mengerjakan proyek besar, bahkan berskala nasional. OAP harus diakomodasi agar dapat bekerja dan membuktikan kapasitasnya,” kata Lis.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan program pembinaan dan pelatihan teknis bagi pengusaha OAP.
Menurutnya, peningkatan kapasitas dan profesionalisme menjadi faktor utama agar pelaku usaha Papua mampu memenuhi standar pekerjaan infrastruktur berskala besar.
Lis turut menyoroti perlunya percepatan penyelesaian sejumlah proyek jalan strategis antarwilayah yang masih menghadapi kendala di lapangan. Beberapa ruas yang menjadi perhatian antara lain jalur trans Nabire–Timika, jalur Nabire–Manokwari, serta akses Timika menuju Kabupaten Puncak.
Menurut Lis, konektivitas jalan memiliki dampak luas terhadap pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika akses jalan terhubung dengan baik, pembangunan bergerak lebih cepat dan merata. Dampaknya langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan di Tanah Papua harus berjalan seiring dengan pemberdayaan Orang Asli Papua agar tidak hanya menghadirkan konektivitas fisik, tetapi juga keadilan ekonomi dan kemandirian masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi daerah oleh DPD RI, dengan harapan pemerintah pusat dapat menindaklanjuti berbagai usulan secara konkret, terukur, dan berkeadilan bagi masyarakat Papua.
