DEIYAI, Tiiruu.com – Pemerintah Kabupaten Deiyai terus menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui berbagai program pembangunan yang menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, hingga pelestarian budaya.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Deiyai, Melkianus Mote, S.T., saat membuka kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Otonomi Khusus yang diselenggarakan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah di Penginapan Putri, Tougiibaugi, Kabupaten Deiyai, Senin (4/8/2026).
Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan bahwa Dana Otsus terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang terukur dan berkelanjutan.
Pada sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Deiyai telah membangun Asrama SMPTK YPPGI Trotman Baida Gakokebo, mengirim sekitar 20 siswa lulusan SD untuk melanjutkan pendidikan di Mepa Boarding School, Nabire, serta menyiapkan pembelian asrama mahasiswa di Gorontalo yang akan direalisasikan setelah perubahan anggaran tahun 2026.
Selain itu, pemerintah juga membuka program bantuan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa. Hingga penutupan pendaftaran pada 31 Juli 2026, sebanyak 857 mahasiswa telah memasukkan berkas untuk diverifikasi.
“Prioritas diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya memiliki KTP Deiyai. Penerima bantuan tahun ini tidak akan menerima bantuan yang sama pada tahun berikutnya agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” kata Melkianus Mote.
Pemerintah daerah juga berencana memberikan insentif sebesar Rp1 juta setiap bulan kepada para guru melalui sistem pembayaran berbasis rekening sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka di dunia pendidikan.
Di bidang kesehatan, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah sedang mendorong proses akreditasi terhadap 10 Puskesmas dan satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sekaligus mempersiapkan perekrutan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan.
Menurutnya, peningkatan mutu fasilitas kesehatan menjadi langkah strategis agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik tanpa harus banyak dirujuk ke daerah lain.
“Kita akan memperkuat kualitas pelayanan kesehatan. Akreditasi menjadi salah satu langkah awal, kemudian kebutuhan tenaga kesehatan akan dipersiapkan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Bupati mengungkapkan bahwa Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang diterima Kabupaten Deiyai tahun ini sekitar Rp12 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp8,9 miliar telah dialokasikan untuk pembangunan ruas jalan.
Sementara itu, pada sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah terus mengembangkan pertanian, peternakan, perikanan, serta pemberdayaan usaha masyarakat. Pengembangan komoditas bawang merah, pembinaan petani kopi, peternakan babi, hingga penyediaan sarana perikanan menjadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Deiyai meningkatkan jumlah bantuan perahu bagi nelayan dari 80 unit pada tahun sebelumnya menjadi 200 unit. Menariknya, seluruh perahu tersebut diproduksi oleh anak-anak asli Deiyai.
Pemerintah juga menyalurkan berbagai alat tangkap ikan sesuai aspirasi masyarakat, khususnya mama-mama Papua, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan ekonomi keluarga.
“Tahun depan kita juga akan memperhatikan kandang babi. Poinnya adalah bagaimana masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera melalui program-program pemberdayaan,” ujar Bupati.
Selain pembangunan fisik dan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Deiyai juga terus mendukung pengembangan seni, budaya, dan kehidupan keagamaan melalui berbagai kegiatan bersama masyarakat.
Bupati mengatakan, selama masa kepemimpinannya, pemerintah ingin meninggalkan fondasi pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Selama lima tahun masa kepemimpinan harus ada sesuatu yang kita buat dan tinggalkan bagi masyarakat Deiyai,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar setiap program yang menggunakan Dana Otsus benar-benar mengacu pada amanat Undang-Undang Otsus serta didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat.
“Saya minta kepala-kepala dinas jangan hanya berpikir soal anggaran. Harus ada kegiatan yang jelas. Sebelum bantuan dibagikan, lakukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat memahami bahwa program tersebut merupakan bagian dari Otonomi Khusus,” katanya.
Sebagai tindak lanjut sosialisasi, Pemerintah Kabupaten Deiyai akan mendistribusikan sekitar 500 buku Undang-Undang Otonomi Khusus kepada OPD dan berbagai elemen masyarakat sebagai bahan edukasi dan pedoman pelaksanaan program.
Sementara itu, Ketua Pokja Perempuan MRP Papua Tengah sekaligus Ketua Tim Sosialisasi Otsus, Debora Mote, memberikan apresiasi terhadap implementasi Otsus yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deiyai.
Menurutnya, sebelum pelaksanaan sosialisasi, tim MRP diajak langsung oleh Bupati meninjau sejumlah proyek pembangunan yang didanai melalui Otsus, di antaranya Pasar Mama, Asrama Trotman, serta Galeri Budaya.
“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Bupati karena kami melihat beliau sudah memahami substansi Otonomi Khusus. Kami diajak melihat langsung berbagai capaian pembangunan yang sedang berjalan,” ujar Debora.
Ia menegaskan, MRP memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Otsus. Karena itu, hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan Otsus benar-benar memberi manfaat bagi Orang Asli Papua.
“Bupati mengajak kami turun langsung ke lapangan untuk melihat pembangunan. Kami menilai beliau telah memahami Otsus, dan selanjutnya OPD perlu menindaklanjuti berbagai program yang telah diarahkan,” katanya.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan Buku Saku Undang-Undang Otonomi Khusus Papua secara simbolis kepada Bupati Deiyai sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat terhadap implementasi Otsus di Papua Tengah.
Sosialisasi dihadiri seluruh pimpinan OPD Kabupaten Deiyai, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta anggota MRP Papua Tengah, di antaranya Ketua Pokja Agama Beni Wenior Pakage, S.H., M.H., Sekretaris Pokja Adat Meliana Edowai, Anggota Pokja Agama Yakobus Takimai, dan Anggota Pokja Adat Thomas Mutaweyau.
