WAMENA,tiiruu.com – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Jayawijaya bersama Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) melalui Pokja Papua Sehat memperkuat sinergi dalam upaya penanganan HIV/AIDS di Provinsi Papua Pegunungan.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan kunjungan Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP, Oliphina Rumbekwan, S.KM., M.Kes., ke Kantor KPA Kabupaten Jayawijaya, Kamis (13/8/2026). Pertemuan itu menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan program, mengevaluasi kondisi lapangan, serta mencari langkah bersama dalam memperkuat pelayanan bagi masyarakat yang terdampak HIV.
Oliphina mengatakan, kehadiran BP3OKP melalui Pokja Papua Sehat di KPA Jayawijaya bertujuan untuk memastikan program penanggulangan HIV berjalan searah dengan kebutuhan masyarakat di Papua Pegunungan.
“Intinya kami melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. Kami ingin mendapatkan gambaran tentang keberadaan KPA di Kabupaten Jayawijaya, sehingga apa yang mereka rencanakan dan lakukan bisa sejalan dengan apa yang kita harapkan,” ujar Oliphina.
Ia menegaskan bahwa salah satu fokus utama BP3OKP adalah mendukung upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat HIV, sehingga masyarakat asli Papua, khususnya di Papua Pegunungan, dapat memperoleh harapan hidup yang lebih baik.
“Harapan kita, angka kesakitan maupun angka kematian akibat HIV dapat ditekan, sehingga harapan hidup orang asli Papua di Papua Pegunungan dapat diselamatkan,” katanya.
KPA Jayawijaya Paparkan Tantangan Penanganan HIV
Ketua Harian KPA Kabupaten Jayawijaya, Tonius Wenda, menyambut positif kunjungan BP3OKP tersebut. Menurutnya, kehadiran Pokja Papua Sehat menjadi peluang penting untuk menyampaikan kondisi nyata penanganan HIV yang selama ini dilakukan KPA di lapangan.
“Kami sangat berterima kasih kepada BP3OKP yang hadir sebagai perpanjangan tangan untuk mengawal program Otonomi Khusus di Papua Pegunungan. Dengan adanya kunjungan dan perhatian ini, kami merasa diperhatikan dalam menjalankan program penanggulangan HIV,” ungkap Tonius.
Dalam pertemuan tersebut, KPA Jayawijaya menyampaikan sejumlah program prioritas, salah satunya penjangkauan pasien HIV yang berhenti mengikuti layanan kesehatan atau dikenal dengan istilah loss to follow up.
Tonius mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 4.000 pasien HIV yang masuk kategori loss to follow up. Sementara lebih dari 1.500 pasien masih menjalani pengobatan antiretroviral (ARV).
“Ini menjadi perhatian besar bagi kami. Bagaimana pasien yang sudah tidak datang berobat dapat kembali dijangkau dan mendapatkan layanan kesehatan,” jelasnya.
KPA Dorong Perhatian Lebih Besar untuk Jayawijaya
Menurut Tonius, Jayawijaya memiliki peran strategis dalam penanganan HIV/AIDS karena menjadi kabupaten induk sekaligus pusat aktivitas masyarakat dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan.
Ia berharap pemerintah bersama BP3OKP dapat melihat kebutuhan KPA Jayawijaya secara lebih luas karena pelayanan yang dilakukan tidak hanya menyangkut masyarakat lokal, tetapi juga masyarakat dari berbagai wilayah Papua Pegunungan.
“Jayawijaya harus dilihat secara strategis karena menjadi pusat aktivitas masyarakat. Banyak orang dari seluruh Papua Pegunungan datang dan mendapatkan pelayanan di sini,” ujarnya.
KPA Butuh Dukungan Operasional untuk Penjangkauan Pasien
Selain program penanganan pasien, KPA Jayawijaya juga menyampaikan kebutuhan fasilitas pendukung, terutama kendaraan operasional.
Tonius menjelaskan, kendaraan menjadi kebutuhan penting bagi petugas KPA dalam melakukan penjangkauan pasien, pendampingan, serta pelayanan langsung ke masyarakat.
“Kami masih memiliki keterbatasan fasilitas, terutama kendaraan operasional. Padahal kendaraan sangat penting untuk mendukung kerja-kerja KPA di lapangan,” katanya.
BP3OKP Komitmen Kawal Program HIV di Delapan Kabupaten
Oliphina menegaskan, koordinasi dengan KPA Jayawijaya merupakan bagian dari tugas BP3OKP untuk memastikan program kesehatan di Papua Pegunungan berjalan efektif.
Menurutnya, BP3OKP tidak hanya akan hadir di Jayawijaya, tetapi juga akan melakukan koordinasi dengan tujuh kabupaten lainnya di Papua Pegunungan.
“Karena BP3OKP berada di Provinsi Papua Pegunungan, maka tanggung jawab kami bukan hanya Jayawijaya. Kami akan menjangkau tujuh kabupaten lainnya,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama antara BP3OKP dan KPA Jayawijaya dapat terus berjalan sehingga berbagai persoalan dalam penanganan HIV, terutama pasien yang terputus dari layanan, dapat diselesaikan bersama.
Pertemuan antara KPA Jayawijaya dan BP3OKP ini menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen bersama menyelamatkan generasi Papua Pegunungan dari ancaman HIV/AIDS melalui pelayanan, pendampingan, dan koordinasi yang berkelanjutan. (*).
