NABIRE,tiiruu.com – Sekretaris Pemuda Katolik Komda Papua Tengah, Natan Naftali Tebai, menyoroti kunjungan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ke Papua Tengah. Ia menilai kehadiran Menteri HAM tersebut belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang terdampak konflik bersenjata, khususnya para pengungsi di sejumlah wilayah konflik.
Menurut Natan, kehadiran Natalius Pigai di Papua Tengah belum mampu memberikan jaminan terhadap penghentian berbagai persoalan yang masih terjadi, seperti konflik di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Sinak, Puncak Jaya, hingga persoalan dugaan aktivitas pertambangan ilegal.
“Kehadiran Menteri HAM Natalius Pigai ke Papua Tengah sama sekali belum memberikan jaminan bahwa persoalan konflik dan pelanggaran HAM akan berhenti. Justru masyarakat masih melihat adanya kekhawatiran persoalan tersebut terus berlanjut,” ujar Natan kepada media ini, Minggu, (16/08/2026).
Ia mengatakan, Pemuda Katolik Papua Tengah belum melihat adanya langkah konkret yang menyentuh langsung masyarakat terdampak, terutama anak-anak, keluarga korban, serta para pengungsi yang hingga kini masih merasakan dampak konflik.
“Yang kami harapkan bukan hanya kunjungan seremonial, tetapi ada tindakan nyata. Menteri HAM harus turun bertemu langsung dengan anak-anak korban konflik, masyarakat pengungsi, dan mereka yang mengalami dampak langsung dari situasi keamanan,” katanya.
Natan menilai kunjungan tersebut lebih terlihat sebagai sebuah euforia di tengah penderitaan masyarakat yang masih hidup dalam bayang-bayang konflik.
“Bagi kami, ini seperti euforia di tengah tangisan dan air mata para pengungsi. Masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang benar-benar menjawab persoalan mereka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia membandingkan langkah pemerintah pusat melalui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya lebih banyak mendorong program pembangunan konkret di Papua Tengah, seperti pembangunan infrastruktur dan program pelayanan masyarakat.
“Wakil Presiden lebih terlihat menindaklanjuti program pembangunan nyata di Papua Tengah. Namun untuk persoalan HAM dan konflik, kami tetap menunggu langkah konkret dari Menteri HAM,” ujarnya.
Pemuda Katolik Papua Tengah juga menyatakan masih mengawal persoalan tingginya kehadiran militer di sejumlah wilayah Papua Tengah. Menurut Natan, evaluasi terhadap pendekatan keamanan perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Kami masih mengawal persoalan ini, terutama terkait tingginya pendekatan militer di Papua Tengah. Wakil Presiden juga sudah mengingatkan Menteri Pertahanan, namun kami masih melihat perkembangan dan tindak lanjutnya,” jelasnya.
Ia berharap Menteri HAM membuka ruang dialog bersama pemuda, tokoh masyarakat, serta kelompok yang terdampak konflik, termasuk masyarakat sipil yang terdampak konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.
“Kami berharap ada ruang dialog lintas pemuda dan masyarakat terdampak konflik. Penyelesaian persoalan Papua tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, tetapi membutuhkan komunikasi, penghormatan HAM, dan kehadiran negara secara langsung di tengah masyarakat,” pungkas Natan. (*).
