Beranda ADVERTORIAL Bupati Deiyai Pimpin Apel Gabungan ASN, CPNS dan PPPK Tegaskan Disiplin ASN...

Bupati Deiyai Pimpin Apel Gabungan ASN, CPNS dan PPPK Tegaskan Disiplin ASN dan Percepatan Pelayanan Publik

69
0

DEIYAI, Tiiruu.com — Bupati Deiyai, Melkianus Mote, S.T., menegaskan pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, profesionalisme, dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), CPNS, PPPK, dan THK2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai.

 

Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menjadi pembina Apel Gabungan ASN, CPNS, PPPK, dan THK2, yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Deiyai, Senin (31/8/2026).

 

Dalam amanahnya, Bupati mengatakan roda pemerintahan tidak boleh bergantung pada kehadiran seorang pimpinan. Setiap aparatur harus memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

 

“Jangan sampai kantor pemerintahan baru ramai ketika Bupati berada di tempat. Pemerintahan harus tetap berjalan karena setiap ASN memiliki tugas dan tanggung jawab,” tegasnya.

 

Bupati juga kembali mengingatkan seluruh ASN mengenai ketentuan jam kerja, yakni masuk pukul 08.00 WIT dan pulang pukul 15.00 WIT. Menurutnya, kedisiplinan aparatur bukan hanya menyangkut kepentingan kedinasan, tetapi juga menjadi teladan bagi keluarga dan anak-anak.

 

APBD Perubahan dan Pembayaran Hak Pegawai

 

Terkait perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Bupati menjelaskan bahwa proses pembahasan di daerah telah selesai. Namun, hasil pembahasan tersebut masih harus disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan.

 

Ia berharap seluruh tahapan administrasi dapat segera diselesaikan sehingga program pemerintah dan pembayaran hak-hak yang telah dianggarkan dapat berjalan.

 

Khusus tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, Bupati menegaskan bahwa hak yang telah ditetapkan melalui SK tetap akan dibayarkan sesuai ketentuan.

Ia memastikan tidak ada pemotongan terhadap hak tersebut dan meminta apabila ditemukan pemotongan yang tidak sesuai aturan agar segera dilaporkan.

 

Bupati juga meminta setiap perangkat daerah mempersiapkan dokumen penagihan sejak dini sehingga ketika anggaran tersedia, pembayaran dapat segera diproses, termasuk hak periode Januari hingga Agustus.

 

Prajabatan dan Penataan ASN

 

Bupati meminta Kepala BKPSDM segera mempersiapkan pelaksanaan prajabatan CPNS, PPPK, dan THK2 setelah anggaran tersedia.

Ia menegaskan tidak boleh ada penundaan yang disebabkan persoalan teknis yang tidak mendasar. Bagi peserta yang masih belum masuk dalam proses, pemerintah daerah akan mencari solusi sesuai ketentuan.

 

Sementara terkait pelantikan pejabat, pemerintah masih melakukan pembenahan administrasi dan pemutakhiran data ASN, termasuk data dalam sistem MyASN. Namun, Bupati menegaskan kendala administrasi tidak boleh menghentikan seluruh proses.

 

“Jabatan yang sudah memenuhi persyaratan dan secara administrasi sudah bisa diproses, segera dilaksanakan sesuai ketentuan,” ujarnya.

 

Evaluasi Tenaga Kontrak

 

Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap kedisiplinan tenaga kontrak. Mulai Agustus hingga Desember 2026, setiap kepala perangkat daerah diminta melakukan evaluasi terhadap tenaga kontrak di lingkungan masing-masing.

 

Tenaga kontrak yang tidak disiplin dan tidak menjalankan tugas dengan baik akan dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penataan tenaga kontrak mulai 1 Januari 2027.

 

Bupati menekankan bahwa pemerintah lebih membutuhkan pegawai yang jumlahnya tidak terlalu banyak tetapi disiplin, produktif, dan bekerja dengan baik.

 

“Lebih baik jumlah pegawai sedikit tetapi disiplin, produktif dan haknya layak, daripada banyak tetapi tidak menjalankan tugas,” tegasnya.

 

Untuk tenaga kesehatan dan pendidikan, evaluasi akan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan melalui pimpinan unit kerja dan kepala sekolah, kemudian diteruskan kepada kepala dinas untuk diproses sesuai ketentuan.

 

Tingkatkan Kompetensi ASN dan Guru

 

Bupati mengapresiasi langkah Inspektorat dalam meningkatkan kompetensi aparatur melalui program sertifikasi. Hal serupa, kata dia, perlu didorong di lingkungan Dinas Pendidikan.

 

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah direncanakan memiliki program sertifikasi bagi sekitar 1.000 guru pada tahun mendatang.

 

Guru-guru di Deiyai yang datanya telah terdaftar dalam Dapodik diminta mempersiapkan diri agar dapat mengikuti program tersebut sesuai persyaratan.

 

Bupati juga meminta setiap perangkat daerah mengarahkan pelatihan ASN pada kebutuhan pekerjaan nyata, termasuk kemampuan administrasi, mengetik, serta keterampilan teknis sesuai jenjang dan tugas masing-masing.

 

Bantuan Pemerintah dan Dana Otsus

 

Sejumlah program pembangunan dan bantuan masyarakat tetap akan dilanjutkan Pemerintah Kabupaten Deiyai, di antaranya pembagian bibit ternak babi, bantuan perahu, bantuan bahan bangunan, bantuan sosial, program pariwisata, pembangunan infrastruktur jalan, prajabatan, serta peningkatan honor tenaga pendidikan sesuai ketentuan.

 

Bupati mengingatkan masyarakat penerima bantuan agar memiliki KTP dan NIK yang sesuai dengan persyaratan program.

Sementara terkait bantuan tugas akhir mahasiswa, sebanyak 867 berkas masih dalam proses verifikasi. Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan program tersebut telah ditandatangani.

 

Karena bantuan menggunakan Dana Otsus, proses verifikasi dilakukan secara cermat untuk memastikan penerima memenuhi seluruh persyaratan, termasuk ketentuan KTP/NIK Kabupaten Deiyai.

 

Setelah verifikasi selesai, hasilnya akan diumumkan dan masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan sanggahan selama dua minggu.

Bupati menegaskan penyaluran bantuan akan dilakukan langsung melalui rekening penerima tanpa perantara.

 

Perhatian terhadap Asrama Mahasiswa

 

Pemerintah Kabupaten Deiyai juga terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan asrama mahasiswa. Tahun ini direncanakan pembangunan atau pengadaan asrama di Gorontalo.

 

Sementara rencana pembangunan asrama di Sorong menjadi prioritas berikutnya setelah adanya pembangunan Asrama Trotman di Gakokebo.

 

Bupati juga telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua Tengah terkait rencana pembangunan asrama di Bomou, khususnya Kingmi Center untuk koordinator Deiyai di Epa Doutou, Kampung Bomou.

 

Satgas Bencana Segera Dibentuk

 

Dalam apel tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deiyai akan segera membentuk Satgas Bencana.

Menurutnya, penanganan bencana merupakan pekerjaan kemanusiaan sehingga tidak boleh semata-mata dilihat dari sisi anggaran.

“Yang paling utama adalah semangat kemanusiaan, kepedulian dan kerja sama seluruh pihak,” katanya.

 

Teknis penanganan bencana, termasuk distribusi air kepada masyarakat yang membutuhkan, akan dibahas dengan mempertimbangkan sumber air dan kebutuhan di lapangan.

 

Bupati menyampaikan apresiasi kepada BPBD dan Satpol PP yang selama ini tetap siaga menghadapi kondisi darurat.

 

Apresiasi HUT ke-81 RI dan Prestasi Pelajar

 

Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Pesta Rakyat Kabupaten Deiyai.

 

Menurutnya, seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik berkat kerja sama berbagai pihak. Evaluasi akan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang dapat lebih baik dan meriah.

 

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi kepada pelajar Deiyai yang berhasil meraih Juara III GSI tingkat Provinsi Papua Tengah.

 

Prestasi tersebut dinilai membanggakan mengingat persiapan tim dilakukan dalam waktu relatif singkat dan Kabupaten Deiyai masih memiliki keterbatasan sarana olahraga, termasuk belum tersedianya lapangan permanen.

 

Tim yang mewakili Deiyai saat ini berasal dari SMP YPPK Waghete.

Ke depan, melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran, pemerintah daerah akan mendorong pelaksanaan turnamen antarsekolah sebagai wadah pembinaan dan seleksi atlet muda. Tim yang berprestasi akan dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Deiyai pada kompetisi berikutnya.

 

Menutup amanahnya, Bupati Melkianus Mote mengajak seluruh ASN, CPNS, PPPK, dan THK2 untuk meningkatkan disiplin, loyalitas, tanggung jawab, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang kuat harus dibangun melalui sistem dan kerja bersama seluruh aparatur, bukan bergantung pada kehadiran seorang pimpinan.

 

“Bekerjalah dengan jujur, tertib, transparan dan tetap berpedoman pada aturan. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang dibangun bersama oleh aparatur yang disiplin dan memiliki komitmen untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.