WAMENA,tiiruu.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayawijaya mendesak Satgas Militer non-organik menghentikan tindakan penyisiran yang dinilai menyasar kawasan pemukiman warga sipil tanpa target yang jelas.
Desakan tersebut disampaikan Ketua DPD II KNPI Jayawijaya, Hengki Hilapok, menyusul adanya laporan mengenai penyisiran di kawasan Sinakma, tepatnya di kompleks perumahan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, pada Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 14.05 WIT.
Hengki menegaskan, aparat keamanan dalam menjalankan tugas harus mengutamakan ketepatan sasaran serta memastikan keselamatan masyarakat sipil.
Menurutnya, apabila keberadaan seseorang atau kelompok terdeteksi melalui alat pelacak, aparat seharusnya langsung mendatangi titik yang teridentifikasi dengan langkah yang terukur, bukan melakukan penyisiran secara luas di lingkungan tempat tinggal masyarakat.
«“Kami DPD II KNPI Jayawijaya meminta agar aparat tidak melakukan penyisiran secara sembarangan di pemukiman warga. Kalau memang ada titik yang terdeteksi melalui alat pelacak, langsung datangi titik tersebut dan pastikan targetnya,” tegas Hengki.»
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya kendala teknis pada penggunaan alat pelacak yang menurutnya dapat menimbulkan risiko salah sasaran apabila informasi lokasi yang diperoleh tidak menunjukkan titik secara presisi.
“Kalau alat pelacak hanya menunjukkan lokasi secara umum, jangan kemudian dilakukan penyisiran sembarangan. Jangan sampai persoalan teknis justru berdampak kepada masyarakat sipil yang tidak mengetahui persoalan,” ujarnya.
Hengki menilai, kehadiran aparat dengan tindakan penyisiran di tengah kawasan pemukiman berpotensi menimbulkan kepanikan dan rasa takut bagi warga.
Menurut dia, masyarakat sipil harus mendapatkan jaminan keamanan, terlebih ketika aparat sedang menjalankan operasi pengamanan di tengah situasi yang sensitif.
“Jangan sampai tindakan yang seharusnya untuk menjaga keamanan justru membuat masyarakat sipil merasa terancam dan kehilangan rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya sendiri,” katanya.
KNPI Jayawijaya, lanjut Hengki, tidak mempersoalkan tugas aparat dalam menjaga keamanan. Namun, pelaksanaan tugas tersebut diminta dilakukan secara profesional, terukur, dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap warga sipil.
“Kami berharap aparat keamanan lebih profesional dan humanis. Dalam menjalankan tugas, keselamatan dan rasa aman masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Hengki juga meminta setiap tindakan di kawasan pemukiman dilakukan berdasarkan informasi dan target yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat.
Sebelumnya, KNPI Jayawijaya juga telah menyuarakan pentingnya pendekatan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan keamanan dalam menghadapi persoalan konflik di Papua. KNPI menilai perlindungan masyarakat sipil perlu menjadi perhatian dalam setiap langkah penanganan keamanan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak Satgas atau aparat keamanan terkait laporan penyisiran di kompleks perumahan Pemda Jayawijaya tersebut. Karena itu, kronologi dan alasan operasi di lokasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak berwenang. (*).
