TIOM,tiiruu.com – Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mengambil langkah tegas demi menggenjot kedisiplinan dan tertib administrasi di lingkungan birokrasi. Dalam apel pagi yang digelar di Tiom pada Kamis, (02/07/ 2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lanny Jaya. Tendien Wenda, S.Th., S.IP., M.Si. memberikan instruksi langsung dan krusial kepada seluruh jajarannya. Apel tersebut diikuti dengan khidmat oleh para kepala OPD, kepala badan, kepala bagian, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lanny Jaya.
Di hadapan para peserta apel, Sekda Tendien Wenda menyoroti dua agenda besar yang tidak boleh ditunda-tunda lagi, yaitu masalah kepegawaian dan laporan keuangan.
Poin pertama yang menjadi perhatian serius adalah pelaksanaan Rekonsiliasi (Rekon) Pegawai. Sekda mengingatkan bahwa berdasarkan edaran BKD, waktu yang diberikan sangat terbatas.
“Segera jadwalkan pelaksanaan Rekon Pegawai di masing-masing Dinas. Sesuai edaran BKD, batas waktu normalnya hanya di bulan Juli 2026 ini,” tegas Tendien Wenda di hadapan barisan ASN.
Tidak main-main, ia juga mengaitkan penyelesaian administrasi ini dengan hak kesejahteraan pegawai.
“Perlu diingat dan dicatat bersama, untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) baru akan dibayarkan setelah seluruh proses Rekon ini dinyatakan selesai,” tambahnya demi memacu percepatan kinerja.
Selain masalah kepegawaian, ketertiban Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan juga menjadi rapor merah yang ingin dibenahi Pemkab Lanny Jaya. Sekda meminta setiap pimpinan instansi untuk memperketat pengawasan internal.
“Berhubungan dengan LPJ, di masing-masing Dinas dan Badan harus sudah masuk ke Inspektorat. Saya minta harus ada kontrol yang ketat di setiap internal dinas dan badan masing-masing,” ujar Sekda dengan nada seruan yang penuh penekanan.
Melalui ketegasan dalam apel pagi ini, manajemen Pemkab Lanny Jaya berharap dapat menyuntikkan semangat baru bagi seluruh ASN untuk meningkatkan profesionalitas dan transparansi.
Targetnya jelas menciptakan birokrasi yang sehat, berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat, serta menjaga akuntabilitas daerah tetap berada di jalur yang benar. (*).
