Beranda POLHUKAM Gereja Kingmi Salurkan Bantuan Rp517 Juta dari Penonton Film Pesta Babi kepada...

Gereja Kingmi Salurkan Bantuan Rp517 Juta dari Penonton Film Pesta Babi kepada Pengungsi Papua

155
0
Pendeta Yahya Lagowan Serahkan bantuan kepada pengungsi Intan Jaya - Doc. Kingmi Papua
Pendeta Yahya Lagowan Serahkan bantuan kepada pengungsi Intan Jaya - Doc. Kingmi Papua

Nabire, tiiruu.com – Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi internal di sejumlah wilayah di Papua. Bantuan tersebut berasal dari dana tiket sukarela para penonton film Pesta Babi–Kolonialisme di Zaman Kita yang terkumpul sebesar Rp517.928.770.

Tim kolaborasi film Pesta Babi menyatakan sejak awal penyelenggaraan nonton bareng (nobar), dana tiket sukarela memang ditujukan sebagai bentuk solidaritas bagi warga yang mengungsi akibat konflik di Papua. Dana itu kemudian disalurkan melalui Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua dalam bentuk bantuan uang tunai dan bahan makanan kepada pengungsi di Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, Pdt. Yahya Lagowan, mengatakan bantuan tersebut merupakan amanat dari para penonton film yang ingin membantu masyarakat yang sedang berada di pengungsian.

“Ini anak-anak Tuhan, mereka membuat film Pesta Babi dan memberi sumbangan untuk yang sedang dalam pengungsian. Mereka tidak bisa datang ke sini dan meminta kami yang datang mengantarkan bantuan kemanusiaan,” kata Yahya Lagowan saat menyerahkan bantuan kepada pengungsi di Sugapa.

Bantuan di Papua Tengah disalurkan kepada pengungsi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, pada 16 Juni 2026 dan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada 18 Juni 2026. Penyaluran dilakukan oleh tim yang terdiri atas Pdt. Yahya Lagowan, Pdt. Warius Enumbi, Pdt. Elianus Tabuni, serta seorang staf Sekretariat Sinode Kingmi.

Dalam siaran pers tersebut disebutkan tim penyalur menghadapi situasi keamanan yang tidak kondusif ketika berada di Intan Jaya. Disebutkan terdapat aktivitas pesawat nirawak (drone) di sekitar lokasi pengungsian dan gereja tempat warga berlindung. Siaran pers itu juga menyebut sebuah granat meledak di sekitar lokasi warga, menyebabkan dua perempuan menjadi korban. Selain itu, mengutip catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, disebutkan terjadi sedikitnya enam rangkaian peristiwa kekerasan di Intan Jaya sepanjang Mei hingga Juni 2026. Informasi tersebut merupakan klaim yang disampaikan dalam siaran pers dan belum disertai tanggapan dari aparat keamanan maupun pemerintah.

Sementara itu, bantuan juga disalurkan kepada pengungsi asal Kabupaten Nduga yang berada di Wamena dan Distrik Mbua. Tim penyalur terdiri atas Pdt. Marthen Keiya, Pdt. Nataniel Tabuni, dan Pdt. Yairus Elopere.

Pdt. Marthen Keiya mengatakan pihaknya hanya menjalankan amanat dari para penonton film yang menitipkan bantuan kepada para pengungsi.

“Kami datang dalam rangka membawa sesuai dengan apa yang mereka minta. Kami tidak tambah-tambah dan tidak kurangi, tapi sesuai yang mereka minta, para penonton Pesta Babi, sehingga kami salurkan barang ini,” ujarnya.

Tim kolaborasi film Pesta Babi menyampaikan apresiasi kepada para penonton yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana. Namun mereka menilai persoalan kemanusiaan di Papua belum berakhir dan menyerukan penyelesaian konflik melalui pendekatan damai.

Yuliana Lantipo dari tim kolaborasi film mengatakan tragedi kemanusiaan di Papua harus segera diakhiri.

“Sudah terlalu banyak kematian, penderitaan, dan air mata tumpah di Tanah Papua. Tragedi kemanusiaan ini harus segera diakhiri,” kata Yuliana. Ia juga mengajak pemerintah Indonesia melakukan demiliterisasi di Papua, menghentikan proyek-proyek yang dinilai merampas tanah masyarakat adat, serta membuka dialog damai antara Indonesia dan Papua.

Ketua Sinode Gereja Kingmi, Yahya Lagowan, mengatakan negara memiliki tanggung jawab melindungi warga sipil dan mencari penyelesaian atas konflik yang terjadi di Papua.

“Negara perlu bertanggung jawab melindungi masyarakat sipil dan mencari solusi untuk bagaimana menyelesaikan konflik ini. Militer dan moncong senjata itu bukan solusi,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah menghormati hak masyarakat adat atas tanah dan hutan di Papua sebelum menjalankan berbagai proyek pembangunan.