JAKARTA,tiiruu.com — Ketika pembangunan nasional terus dikejar melalui berbagai program prioritas, persoalan layanan kesehatan di daerah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terjawab.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Senator asal Papua Pegunungan, Nelson Wenda, dalam rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Kementerian PPN/Bappenas RI, Senin (14/9/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang GBHN Nusantara V, Gedung DPD/DPR/MPR RI, Jakarta, Wenda secara khusus mendorong pemerintah pusat memasukkan pembangunan rumah sakit vertikal di Papua Pegunungan sebagai salah satu prioritas strategis nasional.
Menurut Wenda, pemerataan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program nasional yang berjalan. Pemerintah juga harus memastikan program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah, terutama kebutuhan dasar seperti kesehatan.
Usulan tersebut disampaikan dalam agenda pembahasan pelaksanaan Undang-Undang RPJPN 2025–2029 yang dihadiri Wakil Menteri PPN/Bappenas beserta jajaran pejabat Kementerian PPN/Bappenas.
Rapat tersebut membahas sinkronisasi RAPBN 2027 dengan RKP 2027, RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045, termasuk evaluasi program prioritas pemerintah.
Wenda kemudian menyoroti sejumlah program prioritas nasional yang dipaparkan Bappenas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara program yang dirancang pemerintah pusat dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di daerah.
«“Saya tidak lihat program yang sinkron dengan kebutuhan daerah. Kita mendukung program MBG, tetapi praktiknya masih banyak anak sekolah yang keracunan dan ini riil,” ujar Wenda.»
Bagi Wenda, pembangunan nasional harus berjalan beriringan dengan kebutuhan konkret masyarakat. Papua Pegunungan, dengan kondisi geografis dan tantangan akses yang berbeda, membutuhkan kebijakan pembangunan yang tidak semata-mata menggunakan pendekatan seragam.
Rumah sakit vertikal menjadi salah satu usulan yang dinilai penting untuk menjawab persoalan tersebut.
Wenda mendorong agar fasilitas kesehatan dengan kapasitas dan layanan spesialistik yang lebih kuat dapat dibangun di Papua Pegunungan. Keberadaan rumah sakit vertikal diharapkan mampu memperpendek jarak pelayanan medis, sehingga masyarakat tidak selalu harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan penanganan kesehatan tertentu.
Menurutnya, pemerataan fasilitas kesehatan merupakan bagian penting dari upaya mengurangi kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan, pusat pemerintahan, dan masyarakat yang tinggal jauh di pelosok pegunungan.
Usulan itu juga dikaitkan Wenda dengan amanat konstitusi. Ia mengingatkan bahwa Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi masyarakat.
Karena itu, menurut Wenda, negara perlu hadir secara nyata melalui pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
“Pembangunan rumah sakit vertikal di Papua Pegunungan harus menjadi salah satu prioritas strategis nasional,” tegasnya.
Ia berharap Bappenas dapat melihat kebutuhan Papua Pegunungan bukan sekadar sebagai usulan daerah, melainkan sebagai bagian dari agenda pemerataan pembangunan nasional.
Di akhir rapat, Nelson Wenda secara khusus menyerahkan dokumen aspirasi masyarakat Papua Pegunungan kepada Kementerian PPN/Bappenas RI untuk menjadi bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan nasional.
Bagi Wenda, pembangunan tidak akan disebut merata apabila masyarakat di pelosok masih harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Rumah sakit vertikal yang diusulkan bukan sekadar bangunan fisik, tetapi diharapkan menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat Papua Pegunungan. (*).
