Nabire, tiiruu.com – Puluhan pendemo yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM WP) melakukan aksi dan titik kumpul di Depan pintu Gerbang UNIPA dan depan kantor Lurah Amban di kota Manokwari, pada 7 April 2025.
Dalam aksi tersebut, adapun beberapa organisasi yang hadir, di antaranya, BEM UNIPA, FNMPP, GPRP, Suara perempuan, Mewakili agama untuk menyampaikan tuntutan tutup Freeport.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator lapangan Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM WP) Bung Selak, Selasa (8/4/2025).
Selak mengatakan, aksi dimulai dari depan gerbang Universitas Papua (UNIPA) dan depan lurah Amban, pada pukul 09:00 WIT dan berlanjut menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Papua Barat.
“Dari pantauan kami, masa aksi mulai bagi 2 titik, pertama di depan pintu gerbang UNIPA dan kedua depan kantor lurah amban dengan membawa sejumlah Famplet dengan tertuliskan tutup Freeport,” katanya.
Selak mengatakan, masa aksi mulai maju long march sasaran titik DPRD PB. Sampai di depan Asmara Mansinam, Jalan Gunung salju Amban, massa dihadang oleh pihak aparat kepolisian.
“Aparat kepolisian kemudian mengunakan kendaraan telehandler rantis multiguna, sehingga masa aksi tidak bisa sampai ke tujuan aksi yaitu kantor DPRD PB hingga pukul 13:00 WIT, ” katanya.
Selak menegaskan bahwa aksi ini merupakan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi kami. Sehingga pihak aparat harus membuka ruang Demokrasi bagi kami.
“Pernyataan sikap tidak baca karena DPRD PB tidak mengambil bagian saat aksi berlangsung,” katanya.
Dalam aksinya mereka menyuarakan dengan sikap pernyataan:
1. Tutup PT. Freeport dan kembalikan hak kedaulatan hak amungsa demi mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan di Tanah Papua.
2. Hentikan Operasi Militer dan tarik Militer organik dan non organik di seluruh tanah Papua.
3. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di merauke, Manokwari dan di seluruh tanah Papua.
4. Tutup segala perusahaan ilegal di seluruh Tanah air West Papua.
5. Hentikan RUU TNI yang justru merusak citra demokrasi dan penegakkan hukum.
6. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis.
Reporter : Hengky Yeimo
Editor : –
