DEIYAI,tiiruu.com – Persoalan pengangguran dan pendidikan kembali menjadi sorotan dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang digelar Majelis Rakyat Papua di Kabupaten Deiyai.
Dalam forum tersebut, Kepala Desa Widimei, Yulianus Douw, menyampaikan keresahan masyarakat terkait minimnya lapangan pekerjaan dan masih sulitnya akses pendidikan bagi anak-anak Papua.
Di hadapan anggota MRP Papua Tengah dan masyarakat yang hadir, Yulianus menegaskan bahwa hingga kini banyak generasi muda Papua yang telah menyelesaikan pendidikan, namun belum mendapatkan pekerjaan. Bahkan, tidak sedikit ijazah yang akhirnya hanya tersimpan tanpa memberikan masa depan yang jelas bagi pemiliknya.
“Anak-anak Papua sudah sekolah, sudah selesai kuliah, tetapi masih menganggur. Banyak ijazah akhirnya tidak dipakai karena tidak ada pekerjaan,” ungkapnya saat menyampaikan aspirasi dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Aweida, Klasis Tigi Utara Koordinator Deiyai.
Menurut Yulianus, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus lebih serius membuka peluang kerja, terutama melalui pengangkatan CPNS yang berpihak kepada anak-anak asli Papua. Ia menilai langkah tersebut penting untuk mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain masalah pekerjaan, Yulianus juga menyoroti kondisi pendidikan di Papua yang dinilai masih memprihatinkan. Ia meminta pemerintah dapat menghadirkan pendidikan gratis bagi masyarakat Papua, sebab masih banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan biaya.
“Pendidikan harus benar-benar diperhatikan. Banyak anak Papua tidak lanjut sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai,” katanya.
Lebih jauh, Yulianus menilai persoalan pendidikan dan pengangguran menjadi salah satu akar munculnya berbagai persoalan sosial di Papua. Menurutnya, ketika generasi muda kehilangan akses pendidikan dan pekerjaan, kondisi tersebut mudah memicu keresahan di tengah masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap realitas yang dihadapi masyarakat Papua saat ini. Ia juga menyinggung keberadaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang menurutnya belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil.
“Masyarakat belum benar-benar merasakan manfaat dana Otsus. Dana itu harus dipakai tepat sasaran untuk pendidikan, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat Papua,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Yulianus berharap pemerintah mampu melihat persoalan Papua secara lebih manusiawi dan berpihak kepada kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau pemerintah benar-benar membuka mata terhadap persoalan ini, maka Papua akan hidup damai,” ujarnya.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh anggota MRP Papua Tengah dari Pokja Adat, Melina Edowai, dalam forum penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Deiyai. (*).
