Nabire, Tiiruu.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT), Naomi Kotouki, menyoroti keterbatasan ruang kelas dan ruang guru di sejumlah sekolah dasar di Kota Nabire. Kondisi tersebut dinilai semakin mendesak seiring meningkatnya jumlah peserta didik setelah Nabire ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Pernyataan itu disampaikan Naomi Kotouki saat melakukan hearing publik bersama para guru di SD Negeri 3 Morgo dan SD Negeri 1 Morgo, Kabupaten Nabire, belum lama ini.
Menurut Ketua Komisi V DPR Papua Tengah itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan jumlah siswa meningkat signifikan dalam empat tahun terakhir. Selain pertumbuhan penduduk akibat perpindahan ibu kota provinsi, Nabire juga menerima perpindahan pelajar dari berbagai kabupaten di Papua Tengah, termasuk anak-anak pengungsi dari daerah yang terdampak konflik.
“Hasil hearing bersama para guru menunjukkan bahwa jumlah siswa terus bertambah, sementara fasilitas sekolah, terutama ruang kelas dan ruang guru, masih sangat terbatas. Kondisi ini harus segera menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.
Naomi menilai keterbatasan ruang belajar berpotensi mengganggu proses pembelajaran. Satu ruang kelas yang diisi terlalu banyak siswa akan menyulitkan guru dalam menyampaikan materi secara maksimal, sekaligus mengurangi kenyamanan peserta didik saat belajar.
“Jika jumlah siswa dalam satu kelas terlalu banyak, tentu efektivitas proses belajar mengajar akan menurun. Dengan jumlah siswa yang lebih ideal di setiap kelas, guru dapat memberikan perhatian lebih baik dan siswa pun lebih mudah memahami pelajaran,” katanya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Nabire segera melakukan evaluasi dan pemetaan kebutuhan sarana pendidikan, khususnya pembangunan ruang kelas baru dan penambahan ruang guru di sekolah-sekolah yang mengalami kelebihan kapasitas.
Selain itu, Naomi mendorong pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Nabire untuk lebih aktif melakukan monitoring langsung ke sekolah-sekolah guna menyerap aspirasi para tenaga pendidik.
“Jangan sampai hanya karena keterbatasan ruang kelas, anak-anak kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pemerintah perlu turun langsung melihat kondisi sekolah-sekolah yang mengalami kepadatan siswa,” tegasnya.
Naomi menjelaskan, seluruh aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh kepala sekolah dan para guru selama kunjungan kerja berlangsung. Meski demikian, ia mengakui bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah berada di pemerintah kabupaten.
“Sebagai anggota DPR Papua Tengah, kami menerima dan memperjuangkan aspirasi ini. Kami akan menyampaikannya kepada pemerintah melalui jalur yang ada. Kebetulan Bupati Nabire berasal dari partai yang sama, sehingga kami berharap usulan ini dapat segera ditindaklanjuti melalui Dinas Pendidikan maupun dinas teknis terkait,” tutupnya.
Reporter : Tiiruu Online
Editor : –
