INTAN JAYA, Tiiruu.com – Pelajar dan mahasiswa penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) asal Kabupaten Intan Jaya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya segera merealisasikan hak beasiswa yang hingga kini belum mereka terima.
Desakan tersebut disampaikan para penerima beasiswa melalui pernyataan yang ditujukan kepada Bupati Intan Jaya dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya. Mereka menilai keterlambatan penyaluran bantuan pendidikan telah berdampak terhadap keberlangsungan studi mahasiswa dan pelajar penerima program afirmasi.
Koordinator Pelajar dan Mahasiswa Afirmasi ADIK-ADEM se-Indonesia, Nikson Tapani, bersama Wakil Koordinator Nopelianus Bagubau, saat dihubungi media ini pada Jumat (7/8/2026), mengatakan para penerima beasiswa membutuhkan kepastian terkait pencairan bantuan pendidikan tersebut.
Menurut mereka, sebagian besar penerima program afirmasi berasal dari keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi serta terdampak situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya. Kondisi tersebut membuat sebagian orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.
“Beasiswa afirmasi sangat penting bagi keberlangsungan pendidikan kami. Karena itu, kami meminta Pemerintah Kabupaten Intan Jaya segera merealisasikan hak mahasiswa dan pelajar penerima ADIK-ADEM yang telah memenuhi persyaratan,” demikian disampaikan dalam pernyataan mereka.
Para mahasiswa menilai program beasiswa afirmasi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui dukungan anggaran Otonomi Khusus (Otsus).
Karena itu, mereka meminta pemerintah daerah memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan diberikan kepada penerima yang berhak.
Selain mendesak pencairan beasiswa, para mahasiswa juga meminta adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Intan Jaya.
Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara transparan apabila terdapat dugaan penyimpangan anggaran. Mereka juga mendesak pemerintah daerah membuka informasi penggunaan anggaran kepada publik.
Apabila ditemukan adanya dana yang diduga diselewengkan, mahasiswa meminta dana tersebut dipulihkan dan dikembalikan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
Mereka juga mendorong penegakan hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi serta meminta agar proses penanganan setiap dugaan penyimpangan dilakukan secara jujur, adil, dan bebas dari intervensi.
Secara khusus, mahasiswa mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya segera mencairkan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dan pelajar ADIK-ADEM yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Selain itu, mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya, khususnya pengelolaan anggaran pada sektor pendidikan.
Menurut mereka, pengawasan diperlukan untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan sesuai peruntukan, transparan, dan tepat sasaran.
Para mahasiswa juga mengajak pimpinan daerah, DPRK, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Intan Jaya untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran pendidikan dan program pengembangan sumber daya manusia.
Mereka berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan kebutuhan mahasiswa dan pelajar yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah, karena keberlangsungan pendidikan mereka sangat bergantung pada kepastian dukungan pembiayaan.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para penerima beasiswa ADIK-ADEM tersebut.
