Pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya program yang direncanakan, tetapi dari sejauh mana masyarakat dapat melihat, merasakan, dan mengetahui hasil kerja pemerintah. Pesan inilah yang kini disampaikan oleh sejumlah pimpinan partai politik koalisi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bagi mereka, satu tahun lebih kepemimpinan Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol harus menjadi momentum bagi seluruh birokrasi untuk menunjukkan kinerja nyata. OPD sebagai mesin utama pemerintahan dinilai memiliki tanggung jawab besar menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program yang benar-benar menyentuh masyarakat.
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Papua Pegunungan, Asis Lani, melihat masih ada pekerjaan besar yang harus dibenahi, terutama dalam memastikan seluruh OPD bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Menurut Asis, masyarakat membutuhkan bukti nyata dari kerja pemerintah, bukan hanya mendengar rencana dan program yang disampaikan dalam berbagai kesempatan.
“Semua OPD yang sudah diberikan kepercayaan oleh Pak Gubernur harus bekerja. Masyarakat harus bisa melihat mana yang sudah berjalan dan mana yang belum,” ujar Asis.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap OPD yang belum mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan daerah dalam bentuk kerja nyata.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada seorang gubernur dan wakil gubernur, tetapi sangat ditentukan oleh kinerja para kepala dinas dan jajaran birokrasi di bawahnya.
“Pak Gubernur harus tegas kepada semua OPD. Kalau ada yang tidak bekerja maksimal, harus dievaluasi. Karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk membawa perubahan,” katanya.
Jangan Berhenti di Arahan, Harus Ada Realisasi
Sorotan serupa datang dari Ketua DPW Partai Buruh Provinsi Papua Pegunungan, Dolpinus Weya. Ia mengingatkan agar seluruh OPD tidak hanya berhenti pada mendengar arahan pimpinan daerah, tetapi harus mampu membuktikan dengan kerja dan hasil di lapangan.
Menurut Dolpinus, kepercayaan yang diberikan gubernur kepada setiap pimpinan OPD merupakan amanah yang harus dijalankan secara serius.
“Semua OPD yang sudah dipercayakan oleh Pak Gubernur harus bekerja baik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Jangan hanya mendengarkan apa yang disampaikan, tetapi realisasinya tidak jalan,” tegas Dolpinus.
Ia meminta seluruh dinas menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing dengan mengedepankan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab.
Baginya, program pemerintah tidak boleh hanya terlihat dalam dokumen perencanaan, tetapi harus hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Semua dinas terkait sesuai tupoksi dan tanggung jawab kerja harus dilaksanakan secara jujur, transparan, dan melibatkan semua media,” ujarnya.
Dolpinus menilai keterlibatan media menjadi bagian penting dalam proses pembangunan karena masyarakat berhak mengetahui apa saja yang telah dilakukan pemerintah.
“Supaya setiap kegiatan yang dilakukan OPD bisa diliput oleh media. Masyarakat tahu, publik tahu, dan semua proses pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Publikasi Menjadi Ukuran Keterbukaan Pemerintah
Selain menyoroti kinerja OPD, pimpinan partai koalisi juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat sistem komunikasi publik. Menurut mereka, program pembangunan yang tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dapat menimbulkan persepsi berbeda di tengah publik.
Ketua Partai Gelora Papua Pegunungan, Denis Pena Yikwa, mengatakan OPD harus memahami bahwa kerja pemerintahan saat ini tidak dapat dipisahkan dari keterbukaan informasi.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai program, kegiatan, serta capaian pemerintah daerah.
“OPD adalah ujung tombak pemerintah. Jika ada yang tidak menjalankan tugas dengan baik, harus dievaluasi karena akan berdampak pada nama baik pemerintahan,” ujar Denis.
Ia meminta setiap kegiatan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dipublikasikan secara terbuka melalui media.
“Program OPD kepada masyarakat harus melibatkan media karena mereka akan memberitakan. Itu bagian dari pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan,” katanya.
Media dan Pemerintah, Jembatan Kepercayaan Publik
Bagi pimpinan partai koalisi, media bukan hanya alat publikasi, tetapi menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
Mereka menilai setiap program pembangunan yang dilakukan pemerintah harus diketahui publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan masyarakat.
Asis Lani menilai selama ini masih terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi pembangunan sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui kerja pemerintah.
Ia meminta agar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Pegunungan memperkuat perannya dalam membangun komunikasi publik dengan melibatkan media profesional, khususnya media lokal yang memiliki legalitas dan terdaftar di Dewan Pers.
Menurut mereka, lemahnya penyampaian informasi pembangunan juga menjadi salah satu alasan munculnya berbagai kritik terhadap pemerintah, termasuk kritik dari anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan, Ismail Asso.
Pimpinan partai koalisi menilai kritik yang muncul tidak terlepas dari kurang maksimalnya informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada masyarakat.
Karena itu, mereka meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi publik agar seluruh proses pemerintahan dapat berjalan lebih terbuka.
Pada akhirnya, tuntutan utama dari partai koalisi bukan hanya soal publikasi, tetapi bagaimana masyarakat dapat melihat bukti kerja pemerintah. Bagi mereka, pembangunan yang tidak diketahui publik akan kehilangan makna, sementara pembangunan yang terbuka akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jhon Tabo–Ones Pahabol. (*).
