WAMENA,tiiruu.com – Di tengah dinamika pembangunan Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Papua Pegunungan, Asis Lani, mengajak masyarakat untuk melihat proses pembangunan secara lebih objektif.
Ia meminta masyarakat tidak hanya menyampaikan kritik terhadap pemerintah, tetapi juga memberikan apresiasi secara jujur terhadap berbagai langkah pembangunan yang telah dilakukan Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo bersama Wakil Gubernur Ones Pahabol.
Menurut Asis, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun penghargaan terhadap kerja pemerintah juga perlu diberikan ketika terdapat hal-hal positif yang telah dilakukan.
“Jangan hanya melihat kekurangan dan memberikan kritik, tetapi kita juga harus jujur memberikan apresiasi terhadap hal-hal baik yang sudah dilakukan pemerintah,” ujar Asis Lani di Wamena, Rabu, (12/08/2026)
Ia mengatakan, salah satu gambaran nyata pembangunan dapat dilihat melalui pameran pembangunan yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat melihat berbagai program dan capaian pembangunan baik fisik maupun nonfisik yang telah berjalan di delapan kabupaten.
Bagi Asis, pameran tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menilai secara langsung sejauh mana program pembangunan telah berjalan, bukan hanya berdasarkan opini atau informasi sepihak.
“Melalui pameran pembangunan ini masyarakat bisa melihat apa saja yang sudah dikerjakan pemerintah, baik pembangunan infrastruktur maupun program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” katanya.
Membangun Provinsi Baru Tidak Semudah Membalik Telapak Tangan
Asis menilai, kepemimpinan Jhon Tabo dan Ones Pahabol memiliki tantangan besar karena Papua Pegunungan merupakan provinsi baru yang masih dalam tahap penataan sistem pemerintahan.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fisik dan pengelolaan anggaran, tetapi juga bagaimana menata birokrasi agar mampu berjalan efektif dalam mendukung pelayanan masyarakat.
“Sebagai provinsi baru tentu tidak bisa langsung berubah dalam waktu singkat. Ada banyak hal yang harus dibangun, mulai dari birokrasi, sistem pemerintahan hingga pola pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan delapan kabupaten,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi geografis Papua Pegunungan yang memiliki tingkat kesulitan akses tinggi serta biaya hidup yang mahal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mempercepat pembangunan.
Apalagi, kata dia, kebijakan pemangkasan anggaran turut memberikan dampak terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Dengan kondisi daerah yang memiliki tantangan geografis dan biaya pembangunan tinggi, tentu tidak mudah membangun Papua Pegunungan. Karena itu masyarakat perlu melihat kondisi ini secara utuh,” ungkapnya.
Pembangunan Tidak Bisa Hanya Diukur dari Satu Kabupaten
Ketua DPW PKB Papua Pegunungan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari satu wilayah tertentu, termasuk Kabupaten Jayawijaya yang menjadi pusat pemerintahan provinsi.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh delapan kabupaten yang ada.
“Barometer pembangunan Papua Pegunungan tidak bisa hanya dilihat dari satu kabupaten saja. Pemerintah provinsi bekerja untuk delapan kabupaten, sehingga penilaiannya juga harus melihat keseluruhan wilayah,” tegasnya.
Sebagai partai politik pengusung pemerintah provinsi, Asis juga meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif menyampaikan informasi mengenai kinerja dan program pembangunan kepada masyarakat.
Ia menilai publikasi pembangunan tidak boleh hanya terpusat di ibu kota provinsi, tetapi harus menjangkau seluruh masyarakat di delapan kabupaten.
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Jadi Kunci
Di akhir penyampaiannya, Asis mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun sinergi bersama.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.
“Pembangunan Papua Pegunungan membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak harus berjalan bersama agar daerah ini menjadi provinsi yang maju, berbudaya, beriman, serta tertib dalam administrasi pembangunan,” pungkasnya.
Bagi Asis, perjalanan Papua Pegunungan masih panjang. Namun dengan kerja sama dan dukungan seluruh masyarakat, cita-cita menghadirkan pembangunan yang merata di delapan kabupaten dapat diwujudkan. (*),
