Merauke, tiiruu.com — Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di wilayah Tanah Anim Ha, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, kembali menuai kritik. Kali ini, sorotan datang dari Suara Awam Katolik Merauke yang menilai Gereja Katolik setempat mulai kehilangan suara kenabiannya karena dinilai terlalu dekat dengan kekuasaan dan abai terhadap penderitaan masyarakat adat.
Koordinator Suara Awam Katolik Merauke, Stenly Djambuani, mengatakan Gereja seharusnya berdiri bersama umat yang kehilangan tanah dan ruang hidup akibat PSN, bukan justru memberi legitimasi moral terhadap proyek yang dinilai bermasalah.
“Gereja dipanggil menjadi terang di tengah kegelapan dan suara bagi mereka yang dibungkam. Ketika Gereja memilih diam atau berdiri di sisi kekuasaan yang melukai umat, maka yang mati adalah suara kenabian,” kata Stenly kepada tiiruu.com belum lama ini.
Menurut Stenly, pernyataan Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Kanisius Mandagi yang menyebut PSN atau food estate sebagai proyek yang baik karena menyediakan makanan bagi banyak orang, telah melukai perasaan masyarakat adat yang terdampak langsung.
“Kalimat itu terdengar mulia, tetapi bagi masyarakat adat yang tanah ulayatnya dirampas, pernyataan tersebut terasa menyakitkan. Kenyang yang dijanjikan negara dibayar dengan kehilangan tanah dan identitas,” ujarnya.
Ia menegaskan, PSN di Merauke tidak lahir dari pengalaman dan kebutuhan masyarakat adat, melainkan dari kebijakan pusat yang dipaksakan ke daerah. Di lapangan, masyarakat adat justru mengalami perampasan tanah ulayat tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan.
“Bagi orang Papua, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah ibu, sumber hidup, dan ikatan spiritual antar generasi. Ketika tanah dirampas, yang tercabut bukan hanya penghidupan, tetapi juga jiwa komunitas,” kata Stenly.
Ia menyebut pelaksanaan PSN telah berdampak pada pembabatan hutan, pengeringan rawa, serta rusaknya ekosistem yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat adat Malind dan komunitas lainnya di Merauke.
Di tengah situasi tersebut, Stenly menilai justru suara kritis muncul dari para imam pribumi yang hidup dan melayani langsung umat. Ia menyoroti sikap Pastor Pius Manu, Pr. dan Pastor Silvester Tokio, Pr., yang secara terbuka menyuarakan dampak PSN terhadap masyarakat adat.
“Mereka berbicara karena tanggung jawab iman dan pastoral, bukan karena kepentingan politik. Namun suara yang jujur sering dianggap berbahaya,” katanya.
Menurut Stenly, Pastor Pius Manu sempat dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Pastor Paroki Kuda Mati, dibatasi perannya di sejumlah paroki lain, hingga akhirnya diputuskan untuk pensiun. Keputusan tersebut dinilai melukai rasa keadilan umat.
“Alasan kesehatan yang digunakan untuk mempensiunkan Pastor Pius Manu tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Tanpa penjelasan medis yang jelas, keputusan itu terasa lebih sebagai hukuman atas keberanian bersuara,” ujarnya.
Stenly menilai relasi antara kekuasaan politik dan institusi Gereja di Merauke telah berubah dari kemitraan pastoral menjadi hubungan yang meredam kritik. Kondisi ini, menurutnya, ikut melegitimasi penghancuran manusia dan tanah Papua secara sistematis.
“Ketika rakyat kehilangan tanah, identitas, dan dipaksa diam, maka yang terjadi bukan sekadar pembangunan. Ini adalah pemusnahan perlahan terhadap kehidupan masyarakat adat,” katanya.
Ia menambahkan, jaringan masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas Merauke bahkan menyebut PSN sebagai Proyek Sengsara Nasional, istilah yang lahir dari pengalaman langsung masyarakat terdampak.
Melalui pernyataan ini, Suara Awam Katolik Merauke menyerukan agar Gereja Katolik kembali pada misi dasarnya, yakni berpihak pada yang lemah dan berani menegur ketidakadilan.
“Diam dalam ketidakadilan bukan sikap netral. Gereja harus kembali mendengarkan tangisan umatnya. Jika suara kenabian terus dibungkam di atas Tanah Anim Ha, Gereja berisiko kehilangan jiwanya sendiri,” kata Stenly.
