Beranda PAPUA PEGUNUNGAN Ketua DPW PKB Papua Pegunungan Desak Pemerintah Kembalikan Dana Otsus dan Tambah...

Ketua DPW PKB Papua Pegunungan Desak Pemerintah Kembalikan Dana Otsus dan Tambah Alokasi Khusus, Ini Alasannya?

217
0
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Papua Pegunungan, Asis Lani ST, saat berjabat tangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta belum lama ini.

WAMENA,tiiruu.com – Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Papua Pegunungan, Asis Lani ST, secara tegas meminta pemerintah pusat segera mengembalikan dana otonomi khusus (Otsus) kepada enam provinsi di Tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Pegunungan.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui telepon selulernya, Selasa, (14/04/2026), Asis Lani menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat Papua Pegunungan dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa kondisi geografis Papua Pegunungan yang sulit dijangkau, dengan akses transportasi yang sebagian besar masih bergantung pada jalur udara, membuat kebutuhan anggaran pembangunan jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain seperti Pulau Jawa.

“Kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, serta Menteri Keuangan agar segera mengembalikan dana Otsus kepada enam provinsi di Papua. Khusus Papua Pegunungan, kondisi kami tidak bisa disamakan dengan daerah lain,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta perhatian serius dari jajaran kabinet dan pimpinan partai politik di tingkat nasional, termasuk Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, serta fraksi PKB di DPR RI untuk turut memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran bagi Papua Pegunungan.

Menurutnya, keterbatasan perhatian dan minimnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat berpotensi menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Ia bahkan mengingatkan bahwa aspirasi masyarakat Papua Pegunungan harus didengar secara serius agar tidak berkembang menjadi tuntutan yang lebih besar.

“Penambahan dana khusus bagi Provinsi Papua Pegunungan adalah harga mati. Ini demi pemerataan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat di wilayah pegunungan Papua,” tegasnya.

Musyawarah Cabang Seri 8 ini menjadi momentum konsolidasi politik PKB di Papua Pegunungan sekaligus wadah menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.(*).